JAKARTA –DPP Partai Golkar akan menggelar rapat pleno pada Selasa (13/8/2024) untuk menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum menggantikan Airlangga Hartarto. Keputusan pengunduran diri Airlangga dari jabatan Ketua Umum, yang diumumkan pada Minggu (11/8/2024), memicu dinamika baru dalam struktur kepemimpinan partai.
Ketua DPP Partai Golkar Meutya Hafid menegaskan bahwa proses penunjukan Plt Ketua Umum tidak akan melibatkan mekanisme voting. “Tidak perlu ada voting dalam pemilihan Plt Ketum pada rapat pleno,” ujar Meutya melalui keterangan tertulisnya. Keputusan ini diambil untuk menghindari ketegangan di antara para kader yang masih dalam keadaan terkejut atas pengunduran diri mendadak Airlangga Hartarto.
Kondisi Partai dan Proses Penunjukan
Menurut Meutya, pengunduran diri Airlangga, yang diumumkan secara resmi pada 11 Agustus 2024, membawa dampak signifikan bagi partai. Airlangga telah mengundurkan diri sejak malam sebelumnya, 10 Agustus 2024, dengan alasan menjaga keutuhan dan stabilitas internal Partai Golkar. Meutya menilai, dalam situasi seperti ini, proses pemilihan Plt Ketua Umum sebaiknya dilakukan dengan cara musyawarah mufakat antar para wakil ketua umum, bukan melalui voting yang bisa menambah ketegangan.
“Para kader masih kaget dengan keputusan ketum (Airlangga Hartarto), jangan dipaksa untuk voting. Jaga soliditas amat penting dan agar calon-calon yang akan berkontestasi menjaga cara-cara yang bermartabat,” tambah Meutya. Dia berharap, proses musyawarah mufakat ini akan menciptakan suasana yang kondusif dalam pleno, sehingga keputusan yang diambil bisa diterima secara luas oleh seluruh anggota partai.
Pernyataan Pengunduran Diri Airlangga Hartarto
Airlangga Hartarto, yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, menyatakan pengunduran dirinya dengan alasan menjaga soliditas dan keutuhan partai menjelang transisi pemerintahan yang akan datang. Dalam pernyataannya pada 11 Agustus 2024, Airlangga mengungkapkan, “Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, serta atas petunjuk Tuhan yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar.”
Airlangga menegaskan bahwa keputusan ini diambil untuk memastikan bahwa partai tetap solid dan dapat menjalani proses transisi kepemimpinan dengan lancar. Dia juga menambahkan bahwa Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
Tanggapan dari Pengurus Partai dan Kader
Pengunduran diri Airlangga menimbulkan berbagai reaksi di kalangan pengurus partai dan kader. Banyak yang menyatakan apresiasi terhadap keputusan tersebut, menganggapnya sebagai langkah bijaksana untuk menjaga stabilitas partai di tengah ketidakpastian politik. Di sisi lain, ada juga kekhawatiran mengenai bagaimana proses transisi ini akan mempengaruhi konsolidasi partai dan persiapan untuk pemilu mendatang.
Dengan pemilihan Plt Ketua Umum yang dilakukan secara musyawarah mufakat, Partai Golkar berharap dapat menjaga soliditas internal dan mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk menghadapi tantangan politik ke depan. Sebagai salah satu partai besar di Indonesia, Golkar menghadapi momen penting ini dengan harapan bahwa proses transisi akan memperkuat posisi mereka di kancah politik nasional.
Kesimpulan
Rapat pleno yang akan dilaksanakan pada 13 Agustus 2024 menjadi momen krusial bagi Partai Golkar dalam menentukan arah kepemimpinan selanjutnya. Penunjukan Plt Ketua Umum tanpa voting diharapkan dapat meredakan ketegangan di internal partai dan memastikan bahwa proses transisi kepemimpinan berjalan dengan lancar dan terkoordinasi dengan baik.
(N/014)