JAKARTA –Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan bahwa pembentukan badan baru oleh Presiden Jokowi tidak akan menimbulkan tumpang tindih tugas dengan Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Hasan menjelaskan bahwa perubahan ini hanya melibatkan Deputi 4 KSP yang kini berfungsi sebagai bagian dari Kantor Komunikasi Presiden atau Presidential Communication Office (PCO).
Hasan menggarisbawahi bahwa pembentukan Kantor Komunikasi Kepresidenan dan Badan Gizi Nasional adalah bagian dari persiapan transisi pemerintahan mendatang. “Ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa ketika Presiden terpilih nanti sudah dilantik, institusi-institusi ini dapat langsung beroperasi tanpa memulai dari nol,” jelasnya.
Sementara itu, kritik datang dari PDIP terkait pembentukan badan baru ini. Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, menilai bahwa adanya Kantor Komunikasi Presiden yang baru berpotensi menimbulkan tumpang tindih dengan KSP. Djarot menyoroti kemungkinan konflik dalam hal koordinasi dan tugas, khususnya mengenai siapa yang akan menjadi juru bicara presiden. “Pembentukan badan baru ini harus jelas dalam hal koordinasi agar tidak menimbulkan konflik internal,” tegas Djarot.
Presiden Jokowi, melalui keputusan ini, tampak berupaya untuk memperkuat struktur pemerintahan dan memastikan kelancaran proses transisi. Namun, seperti yang disoroti oleh PDIP, implementasi perubahan ini memerlukan perhatian ekstra untuk menghindari potensi masalah dalam koordinasi antara lembaga-lembaga baru dan yang sudah ada.
(N/014)