JAKARTA -Pangeran Khairul Saleh, Pimpinan Komisi III DPR RI, memberikan tanggapan positif terhadap pembentukan Direktorat Tindak Pidana Pelayanan Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) oleh Polri. Dalam keterangannya pada Rabu (25/9), Pangeran menekankan bahwa dukungan terhadap unit baru ini sangat penting untuk menjawab keresahan masyarakat terkait meningkatnya kasus kriminal yang menargetkan perempuan dan anak.
“Pembentukan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Anak ini wajib kita dukung karena menjawab keresahan yang selama ini terjadi,” ujar Pangeran. Dia menambahkan bahwa pembentukan direktorat ini mencerminkan kehadiran negara dalam menanggulangi masalah yang semakin akut di masyarakat.
Unit baru ini merupakan bagian dari Bareskrim Polri, yang ditugaskan untuk melindungi perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. Menurut Pangeran, pembentukan unit ini sekaligus sebagai respons terhadap maraknya laporan tindak kriminal yang mengancam keselamatan perempuan dan anak di Indonesia. “Komisi III telah banyak menerima aduan terkait masalah ini,” jelasnya.
Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), jumlah kasus yang dilaporkan sepanjang tahun 2023 mencapai 24.158 kasus. Dari angka tersebut, kasus kekerasan seksual menjadi yang paling banyak dilaporkan, dengan total mencapai 10.932 kasus. Selain itu, data dari Komnas Perempuan juga menunjukkan bahwa kekerasan psikis mendominasi laporan, diikuti oleh kekerasan fisik, seksual, dan ekonomi.
Sebagai mitra kerja Polri, Komisi III berkomitmen untuk mendukung kinerja Direktorat PPA-PPO, termasuk penguatan anggaran untuk unit ini. “Kami tentunya akan mendukung penguatan anggaran atas terbentuknya direktorat-direktorat strategis di lingkungan kepolisian RI,” imbuh Pangeran. Ia juga menyampaikan harapan agar penguatan struktur ini sampai ke lapisan bawah, agar direktorat dapat bekerja secara efektif dalam menanggulangi kejahatan.
Pangeran Khairul Saleh juga memberikan apresiasi terhadap kebijakan Polri yang mengangkat Brigjen Pol Desy Andriani sebagai Direktur PPA-PPO. “Tentunya ini merupakan angin segar dalam membangun komitmen emansipasi perempuan di jabatan level atas Polri,” ungkapnya. Pengangkatan Brigjen Desy diharapkan dapat menjadi contoh dan memberikan dorongan bagi lebih banyak perempuan untuk menduduki jabatan strategis di institusi kepolisian.
Pangeran menjelaskan bahwa dalam catatan sejarah Korps Polisi Wanita (Polwan), selama 76 tahun terakhir telah melahirkan 17 jenderal, namun saat ini hanya ada tiga jenderal perempuan yang aktif. “Satu di antaranya adalah Brigjen Pol Dra Desy Andriani,” tambah Pangeran.
Dengan adanya dukungan dari Komisi III dan pembentukan Direktorat Tindak Pidana Pelayanan Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang, diharapkan Polri dapat lebih optimal dalam menjalankan fungsinya untuk melindungi perempuan dan anak dari berbagai bentuk kejahatan.
(N/014)