SUMUT – Situasi politik di Tapanuli Tengah semakin memanas dengan terjadinya insiden antara calon Bupati Masinton Pasaribu dan Wakil Ketua DPRD Tapteng, Camelia Neneng. Insiden tersebut berawal dari dugaan penarikan baju yang dilakukan Masinton terhadap Camelia di Sibolang Durian, Medan.
Kejadian ini langsung memicu respons hukum dari kedua belah pihak. Camelia melaporkan Masinton ke Polrestabes Medan pada Senin (7/10) dini hari, mengklaim bahwa tindakan penarikan baju itu melanggar haknya. Menurut saksi mata, Ari Mitara, yang merupakan rekan Camelia, aksi tersebut mengakibatkan tiga kancing baju Camelia terlepas, menunjukkan intensi dari tindakan yang dilakukan Masinton.
Di sisi lain, Masinton tidak tinggal diam. Ia melaporkan balik Camelia ke Polda Sumut dengan tuduhan fitnah. Melalui langkah ini, Masinton berusaha membela diri dan menegaskan bahwa Camelia telah mendramatisir kejadian yang sebenarnya.
Ketua DPP PDIP, Bambang Wuryanto, atau yang akrab disapa Bambang Pacul, memberikan tanggapan terkait konflik antara dua kader partainya ini. Dalam pernyataannya, Pacul menyarankan agar proses hukum yang sedang berjalan diserahkan sepenuhnya kepada pihak berwenang. “Yah, kalau ada proses hukum biar hukum lah yang menyelesaikan,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10).
Pacul mengaku belum menerima laporan resmi terkait insiden ini dan memilih untuk bersikap pasif, menunggu laporan dari kedua pihak kepada partai. “Aku nggak pernah mendapat (laporan), belum mendapat laporan untuk hal tersebut. Sebagai pimpinan fraksi, belum mendapat,” tambahnya.
Peristiwa ini tentunya menciptakan sorotan publik yang lebih luas, mengingat kedua tokoh ini memiliki posisi penting di partai dan daerah. Insiden ini menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan masyarakat, dengan banyak yang mempertanyakan etika dan profesionalisme para kader politik dalam menjalankan tugas mereka.
Konflik ini mencerminkan ketegangan internal di tubuh partai dan bisa jadi berdampak pada konsolidasi kekuatan menjelang pemilihan kepala daerah. Masyarakat pun berharap bahwa proses hukum ini dapat berjalan secara adil, dan semua pihak bisa kembali fokus pada tugas dan tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat.
(N/014)