JAKARTA -Komisi II DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) pada Kamis, 31 Oktober 2024. Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi II, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, yang didampingi oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, dan Ribka Haluk.
Dalam pembukaan rapat, Rifqinizamy mengungkapkan bahwa salah satu langkah awal yang akan diambil oleh Komisi II adalah melakukan evaluasi terhadap sistem Pemilu di Indonesia. Dia menekankan pentingnya revisi paket politik yang mencakup Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Partai Politik, serta Undang-Undang Pemilihan Gubernur dan Wali Kota.
“Kami akan berdiskusi apakah akan membuat Omnibus Law atau melanjutkan tradisi yang selama ini sudah berkembang,” kata Rifqinizamy. Rencana ini bertujuan untuk memastikan sistem pemilu yang lebih baik dan efisien, serta dapat menjawab berbagai tantangan yang dihadapi selama ini.
Selain itu, dalam periode ini, Komisi II juga berfokus pada transfer dana daerah. Rifqinizamy menjelaskan bahwa pembangunan daerah di Indonesia masih belum merata, sehingga pengawasan terhadap transfer dana daerah harus diperbaiki. “Pengawasan terhadap transfer dana daerah masih belum berjalan dengan baik. Kami akan mencari formulasi yang tepat agar dana transfer ini dapat berjalan dengan baik dan efektif dalam penggunaannya,” ujarnya.
Komisi II DPR RI juga menyoroti pentingnya kolaborasi dengan BNPP untuk pembangunan daerah di perbatasan. Rifqinizamy menekankan, “Kami meminta agar BNPP melakukan pembangunan daerah di perbatasan Indonesia dimulai dari daerah pinggiran, sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat dan kekuatan ekonomi lokal.”
Dalam rapat tersebut, dibahas pula mengenai alokasi anggaran yang diajukan oleh masing-masing daerah. Dengan meningkatnya perhatian terhadap masalah fiskal, Komisi II berkomitmen untuk memastikan bahwa dana yang telah dialokasikan dapat digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.
Suasana rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, ini dihadiri oleh berbagai anggota DPR, serta perwakilan dari Kemendagri dan BNPP. Diskusi yang produktif ini diharapkan dapat menghasilkan langkah konkret untuk perbaikan sistem pemilu serta pengelolaan dana daerah yang lebih baik.
Dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, Komisi II DPR RI berusaha untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, demi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan di seluruh Indonesia
(N/014)