AS –Kabinet Presiden terpilih Donald Trump dilaporkan tengah merancang rencana untuk mencabut subsidi pajak sebesar USD 7.500 (setara Rp 118,9 juta) bagi konsumen pembelian kendaraan listrik. Langkah ini merupakan bagian dari reformasi pajak yang lebih luas, menurut sumber-sumber yang dekat dengan tim transisi Trump.
Kebijakan ini diprediksi akan berdampak besar pada perkembangan kendaraan listrik di Amerika Serikat, yang selama ini mengalami kemajuan lambat. Namun, produsen kendaraan listrik terbesar di AS, Tesla, justru menyatakan dukungannya terhadap kebijakan ini.
CEO Tesla, Elon Musk, menyebut bahwa penghentian subsidi tersebut mungkin akan sedikit memengaruhi penjualan Tesla, tetapi diyakini akan memberikan dampak lebih besar terhadap pesaing Tesla, seperti General Motors, Rivian, dan Lucid. “Langkah ini akan mengubah lanskap industri kendaraan listrik,” ungkap Musk dalam sebuah pernyataan.
Saham Tesla sempat turun hampir 6 persen setelah kabar ini beredar, sementara pesaingnya, Rivian, mencatat penurunan hingga 14 persen, dan Lucid turun 5 persen. Kebijakan ini dinilai sebagai tantangan besar bagi para produsen kendaraan listrik kecil yang baru berkembang.
Sementara itu, Aliansi Inovasi Otomotif mengirimkan surat kepada Kongres pada 15 Oktober 2024, mendesak pemerintah untuk mempertahankan subsidi pajak tersebut. “Keringanan pajak ini sangat penting bagi posisi AS sebagai pemimpin global dalam manufaktur otomotif masa depan,” tulis organisasi tersebut.
Tim transisi energi Donald Trump, yang dipimpin oleh pengusaha minyak Harold Hamm dan Gubernur North Dakota Doug Burgum, menyatakan bahwa penghentian subsidi pajak kendaraan listrik merupakan salah satu janji kampanye yang akan diwujudkan.
Selain itu, langkah ini dirancang untuk menghemat anggaran negara dan dialihkan untuk memperpanjang pemotongan pajak dari periode pertama pemerintahan Trump. Tim transisi menyebut bahwa kebijakan ini memiliki peluang besar untuk mendapatkan dukungan Kongres yang saat ini dikuasai Partai Republik.
Kabinet Trump dikabarkan akan menggunakan mekanisme rekonsiliasi legislatif agar kebijakan ini bisa disahkan tanpa memerlukan dukungan dari Partai Demokrat. Taktik serupa sebelumnya digunakan oleh Presiden Joe Biden untuk meloloskan Inflation Reduction Act (IRA).
Namun, tim transisi menyebut bahwa penghentian subsidi ini bukan tanpa tantangan. Beberapa kebijakan energi bersih Biden yang populer dinilai sulit untuk dihapus, karena telah memberikan manfaat ekonomi bagi sejumlah negara bagian yang didominasi Partai Republik.
Dengan rencana besar ini, Trump bertekad untuk mengarahkan kebijakan energi AS kembali ke produksi minyak dan gas, sekaligus membatasi inisiatif energi bersih, termasuk subsidi untuk tenaga angin dan matahari.
Penghapusan subsidi pajak kendaraan listrik diharapkan menjadi langkah awal dari serangkaian reformasi yang akan menandai periode kedua pemerintahan Donald Trump.
(N/014)