JAKARTA -Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA), Veronica Tan, menegaskan komitmen pemerintah untuk memaksimalkan program tombol panik (panic button) yang bertujuan meningkatkan respons keamanan bagi masyarakat. Pernyataan ini disampaikan oleh Veronica Tan saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Hak dan Perlindungan Khusus Anak di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa (19/11/2024).
Veronica Tan menjelaskan bahwa Kementerian PPPA sebelumnya sudah memiliki program “Sapa 129” untuk menerima aduan terkait isu perempuan dan anak. Namun, dia mengakui ada kendala teknis terkait pengelolaan program tersebut. “129 ini sudah ada sejak tahun lalu, namun karena teknologi yang belum ter-upgrade, program tersebut sempat terputus,” ungkap Veronica.
Oleh karena itu, pihak Kementerian PPPA berencana untuk meningkatkan kualitas layanan dengan memanfaatkan teknologi digital, salah satunya melalui penerapan tombol panik. Tombol panik ini bertujuan agar masyarakat dapat dengan mudah melaporkan situasi darurat atau merasa terancam, sehingga dapat segera mendapatkan bantuan dari pihak berwajib, baik dari kepolisian maupun pemerintah daerah.
“Melalui tombol panik, kita berharap polisi dan pemda bisa segera merespons situasi tersebut dengan lebih cepat, dan lebih sinergis dalam mengatasi masalah yang ada,” kata Veronica.
Program tombol panik ini diharapkan dapat mempercepat kolaborasi antara pihak berwenang dan memberikan rasa aman kepada masyarakat, terutama ketika mereka merasa terancam. Veronica Tan juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana menggunakan sistem ini dengan tepat.
Selain itu, Veronica menyampaikan rencana lain Kementerian PPPA untuk membangun “ruang bersama merah putih,” yang bertujuan untuk menyatukan berbagai pihak dalam memberikan edukasi tentang perlindungan anak dan perempuan. “Ini adalah infrastruktur penting yang akan mengajak semua pihak untuk bekerjasama dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan,” ujar Veronica.
Dengan adanya inisiatif-inisiatif tersebut, Kementerian PPPA berharap dapat memperkuat sistem perlindungan bagi perempuan dan anak di Indonesia, serta mempercepat penanggulangan masalah sosial melalui sinergi yang lebih efektif.
(N/014)