Medan – Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDIP) Sumatera Utara mengklaim berhasil memenangkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di 15 kabupaten/kota pada Pilkada serentak 2024. Ketua DPD PDIP Sumut, Rapidin Simbolon, menyebut partainya tetap solid meski menghadapi berbagai tantangan, termasuk dugaan intervensi dari kelompok yang ia sebut sebagai ‘partai coklat’.
“Di tengah berbagai upaya sistematis untuk melemahkan PDIP, hari ini kita mampu membuktikan bahwa banteng di Sumut masih kokoh berdiri. Kami berhasil menggagalkan upaya-upaya sistematis yang ingin menghancurkan partai ini,” ujar Rapidin dalam keterangannya pada Jumat (29/11/2024).
Rapidin menjelaskan bahwa PDIP Sumut berhasil unggul di sejumlah daerah, termasuk Nias Selatan, Nias Barat, Nias, Gunungsitoli, Nias Utara, Tapanuli Tengah, Humbang Hasundutan, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Asahan, Labuhanbatu Selatan, Tapanuli Selatan, Langkat, Deli Serdang, dan Pakpak Bharat.
“Kami terus memperjuangkan kemenangan di beberapa daerah lain yang masih terkendala. Tingkat masifitas kecurangan di beberapa wilayah cukup tinggi, ditambah dengan dampak bencana alam, namun kami masih berkoordinasi dengan DPP untuk menindaklanjuti ini,” ujarnya.
Rapidin turut mengkritisi penyelenggaraan Pilkada 2024 yang dinilainya jauh dari prinsip keadilan dan transparansi. Ia menyoroti adanya intimidasi serta dugaan intervensi oleh ‘partai coklat’ terhadap aparatur pemerintah daerah hingga pegawai negeri sipil (ASN).
“Intervensi terlihat sangat masif. Mulai dari Pj kepala daerah, camat, kepala desa hingga ASN diarahkan untuk mendukung calon tertentu. Ini merupakan pelanggaran etika moral yang sangat mencolok,” tegasnya.
Rapidin juga menilai Pilkada 2024 sebagai salah satu yang terburuk sepanjang sejarah pemilu di Indonesia. “Pilkada kali ini mencatatkan rekor buruk karena kekuasaan begitu terang-terangan melanggar prinsip moral dan etika demi memenangkan calon tertentu,” katanya.
PDIP Sumut berkomitmen untuk mengevaluasi penyelenggaraan Pilkada 2024 dan mengambil langkah-langkah strategis untuk menindaklanjuti berbagai pelanggaran yang terjadi. Rapidin menyebut partainya akan berkoordinasi dengan DPP PDIP untuk menentukan langkah hukum dan politik yang diperlukan.
“Kami akan melakukan evaluasi menyeluruh. Langkah selanjutnya akan kami koordinasikan dengan DPP untuk menyikapi banyaknya pelanggaran dalam Pilkada kali ini,” tutup Rapidin.
(JOHANSIRAIT)