JAKARTA – Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa tingginya angka golput dalam Pilkada Serentak 2024 menjadi salah satu pertimbangan Presiden Prabowo Subianto untuk membuka opsi mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD.
Supratman menjelaskan bahwa angka partisipasi pemilih yang mengalami penurunan menunjukkan kecenderungan yang memprihatinkan.
“Golput tinggi jadi pertimbangan pilkada dikembalikan ke DPRD. Salah satunya juga, buktinya angka partisipasi pemilih menunjukkan kecenderungan penurunan,” ujar Supratman di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024).
Menurutnya, masyarakat saat ini cenderung lebih fokus pada kebutuhan dasar seperti mencari kehidupan yang layak dan pendidikan anak-anak.
“Karena masyarakat lebih berpikir tentang bagaimana mereka bisa hidup, bagaimana mereka bisa menyekolahkan anak-anaknya. Dan karena itu tugas pemerintah untuk mengatasi hal-hal tersebut,” kata Supratman.
Namun, ia menegaskan bahwa opsi tersebut belum menjadi keputusan final.
“Sekali lagi, bukan berarti ini sebuah keputusan yang saat ini sudah diambil. Kita pemerintah bersama DPR dan tentu dengan ketua umum-ketua umum partai politik akan mendiskusikan sebelum itu kemudian bergulir menjadi usulan resmi,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya sebelumnya juga menyoroti tingginya angka golput dalam Pilkada 2024.
Berdasarkan data, angka golput di Jakarta mencapai 46,95 persen, sementara di Sumatera Utara (Sumut) angkanya bahkan mencapai 50,6 persen.
Menurut Bima, sejumlah faktor berpengaruh pada tingginya angka tersebut, di antaranya keserentakan pemilihan dengan pemilihan presiden (pilpres) 2024 dan keterbatasan jumlah tempat pemungutan suara (TPS).
“Keserentakan juga berpengaruh, semakin dekat (dengan pilpres) mungkin membuat pemilih jenuh,” kata Bima saat memantau proses pemilihan TPS Khusus di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) Salemba, Jakarta Pusat, pada Rabu (11/12/2024).
Bima berharap pemerintah dapat memahami faktor-faktor tersebut dan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan partisipasi pemilih di pemilihan mendatang.
(N/014)