JAKARTA -Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, TB Ace Hasan Syadzily, menyoroti dinamika geopolitik kawasan Indo-Pasifik, khususnya yang berkaitan dengan isu maritim, dalam konferensi pers di kantor Lemhannas RI, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2024). Menurut Ace, konflik-konflik yang terjadi di kawasan ini, termasuk sengketa Laut China Selatan, ketegangan di Semenanjung Korea, serta perselisihan perbatasan India-Tiongkok, semakin memperumit situasi geopolitik yang ada.
“Isu maritim menjadi sangat relevan di kawasan Indo-Pasifik karena kawasan ini merupakan jalur pelayaran utama dunia. Konflik-konflik seperti sengketa Laut Tiongkok Selatan dan ketegangan lainnya akan semakin menambah kompleksitas geopolitik,” ujar Ace dalam keterangannya.
Ace juga menyampaikan bahwa ketegangan yang terjadi di kawasan ini akan berdampak pada posisi ASEAN yang cenderung melemah. Menurutnya, perbedaan kepentingan antar negara anggota ASEAN menjadi salah satu faktor yang memengaruhi situasi ini. Kehadiran aliansi militer seperti AUKUS (Australia, United Kingdom, dan United States) juga dinilai dapat meningkatkan risiko ketegangan di kawasan Indo-Pasifik.
Selain dampak geopolitik, Ace menegaskan bahwa konflik-konflik ini juga berpotensi memicu peningkatan kejahatan lintas negara, seperti perdagangan manusia, narkoba, terorisme, hingga penyelundupan senjata. Oleh karena itu, Ace menekankan pentingnya Indonesia memiliki kebijakan luar negeri yang proaktif dan responsif, serta memperkuat strategi pertahanan nasional dan modernisasi militer.
“Indonesia harus mengembangkan kebijakan luar negeri yang proaktif dan responsif, memperkuat strategi pertahanan nasional, serta meningkatkan kemampuan diplomasi dan kerja sama internasional untuk menghadapi ketegangan yang ada,” katanya.
Ace Hasan juga menggarisbawahi bahwa Indonesia harus tetap berpegang teguh pada prinsip kedaulatan negara, terutama di wilayah yang berpotensi menjadi sumber ketegangan, seperti Laut China Selatan. Ia menegaskan bahwa Indonesia tetap konsisten dengan konvensi PBB tentang hukum laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), serta berkomitmen pada prinsip Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
“Sejauh ini, Indonesia konsisten dengan prinsip UNCLOS yang menjadi pegangan dalam menjaga kedaulatan laut kita. Kami juga terus mendorong untuk memperkuat kebijakan ini, terutama di kawasan yang berpotensi menimbulkan ketegangan, seperti Laut China Selatan,” jelas Ace.
Dengan melihat kompleksitas dan potensi dampak yang besar dari konflik-konflik tersebut, Lemhannas terus mendorong upaya untuk memperkuat ketahanan nasional Indonesia dan memastikan kedaulatan negara tetap terjaga, baik di daratan maupun lautan.
(N/014)