MEDAN -Ratusan mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Sumatera Utara (AMSU) menggelar aksi protes besar-besaran di depan Gedung DPRD Sumut pada Senin (30/12/2024) sore. Mereka mengecam kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen dan menduduki ruang rapat paripurna DPRD Sumut sebagai bentuk protes.
Aksi dimulai pada pukul 15.50 WIB, saat massa datang beramai-ramai dengan kendaraan pikap berisi sound system, menuju halaman depan gedung DPRD Sumut. Setelah melakukan orasi di depan gerbang, ratusan mahasiswa memaksa memasuki ruang rapat paripurna DPRD Sumut yang saat itu dalam keadaan kosong tanpa aktivitas.
Mahasiswa yang mengenakan almamater hijau dan kuning dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sumut, Dharmawangsa, dan Panca Budi tersebut kemudian menguasai ruang paripurna, berorasi menuntut agar Presiden Republik Indonesia segera membatalkan kebijakan kenaikan PPN 12 persen. Mereka juga meminta agar pemerintah menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) guna membatalkan kebijakan tersebut.
Koordinator Aksi yang juga Presiden Mahasiswa UINSU, Khairul, menyatakan bahwa mereka mendesak Presiden untuk segera membatalkan kebijakan PPN 12 persen demi melindungi masyarakat kecil dan mendukung pemulihan ekonomi. “Kami meminta pemerintah untuk melakukan pengkajian ulang melalui proses yang transparan, melibatkan semua pemangku kepentingan guna memastikan kebijakan pajak yang adil dan tidak memberatkan rakyat. Jika tuntutan kami tidak diindahkan, kami akan bermalam di sini sampai tuntutan kami benar-benar dipenuhi,” ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Sumut, Salman Alfarisi, sempat menemui massa aksi dan memberikan penjelasan terkait ketidakhadiran seluruh fraksi di DPRD Sumut. Namun, massa aksi tetap menuntut agar seluruh fraksi dihadirkan untuk mendengarkan aspirasi mereka.
Sekretaris DPRD Sumut, Zulkifli, mengatakan bahwa beberapa anggota dewan sudah melakukan mediasi dengan massa. Namun, massa tetap bersikeras agar semua fraksi hadir dalam pertemuan. “Satu orang anggota dewan saja sudah cukup mewakili seluruh fraksi,” ujar Zulkifli.
Kapolrestabes Medan, Kombes Gidion, juga terjun langsung ke lokasi untuk memastikan situasi tetap terkendali. Ratusan aparat kepolisian terlihat berjaga-jaga mengamankan jalannya aksi agar tidak terjadi kerusuhan. Setelah mediasi, massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib.
Pemerintah diminta untuk mempertimbangkan kembali keputusan terkait kenaikan PPN ini demi kesejahteraan masyarakat kecil.
(N/014)