JAKARTA-Dalam serangkaian kejadian terbaru di dunia kebijakan dan hukum Indonesia, beberapa pejabat lembaga negara terjebak dalam pusaran pelanggaran kode etik. Mulai dari Ketua KPU Hasyim Asy’ari dan rekan-rekannya yang terlibat dalam pendaftaran kontroversial Gibran Rakabuming Raka, hingga Inspektur Jenderal Ferdy Sambo yang tersandung dalam kasus pembunuhan ajudannya.
Pada Senin, 5 Februari 2024, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan bahwa Hasyim Asy’ari melanggar etika dengan menerima pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden. DKPP juga menyoroti kurangnya revisi peraturan terkait setelah putusan Mahkamah Konstitusi, menciptakan kebingungan hukum.
Sebelumnya, Inspektur Jenderal Ferdy Sambo dari Polri terlibat dalam kontroversi pembunuhan berencana dan akhirnya dihukum penjara seumur hidup setelah awalnya dijatuhi pidana mati. Keputusan kontroversial ini mencerminkan kompleksitas sistem hukum dan kebijakan di Indonesia.
Tak ketinggalan, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman juga terkena getahnya pada 7 November 2023. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memberhentikannya karena pelanggaran berat terhadap kode etik hakim. Ini menciptakan perdebatan seputar independensi hakim konstitusi dan menyoroti masalah kolektif dalam pengambilan keputusan.
Seluruh rangkaian peristiwa ini mencerminkan tantangan dalam menjaga etika dan integritas di lembaga-lembaga kunci negara Indonesia, memunculkan pertanyaan tentang perlunya perubahan sistem dan penegakan kode etik yang lebih ketat.
(KRISNA)