JAKARTA -Di tengah gemuruh persiapan menjelang putusan sengketa pilpres, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengeluarkan arahan menitikberatkan pada kebijaksanaan dan kenegarawanan. Arahan ini meminta para pendukungnya untuk membatalkan aksi turun ke jalan di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK), menghindari potensi kerusuhan massal yang bisa membawa dampak luas pada stabilitas ekonomi dan keamanan nasional.
Menanggapi hal ini, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Nasional (Unas) Yuddy Chrisnandi menegaskan bahwa pengerahan aksi massa di momen sensitif seperti ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan gejolak yang merugikan. Dalam keterangannya, Yuddy memperingatkan bahwa kerusuhan massal dapat memukul perekonomian nasional, terutama di tengah kondisi gejolak internasional yang belum mereda.
Dubes RI untuk Ukraina Armenia dan Georgia periode 2017-2021 juga menyoroti dampak global dari situasi politik yang tegang. Konflik di berbagai belahan dunia, seperti perang Rusia di Ukraina dan perang Israel di Palestina, telah memberikan tekanan tambahan pada perekonomian global, termasuk melemahnya nilai kurs rupiah dalam beberapa waktu terakhir.
Yuddy menekankan bahwa stabilnya situasi politik dan keamanan nasional menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Sikap yang ditunjukkan oleh Menhan Prabowo Subianto untuk mengendalikan para pendukungnya dianggap sebagai pesan moral penting bagi seluruh rakyat Indonesia. “Persatuan dan kesatuan bangsa di atas segala kepentingan kelompok maupun ego individu,” tegasnya.
Dalam konteks global yang penuh ketidakpastian, arahan ini menggarisbawahi pentingnya menjaga kedamaian dan menjauhi tindakan yang dapat memicu konflik internal yang lebih luas. Sebagai negara yang tengah berupaya bangkit dari dampak pandemi dan gejolak global lainnya, solidaritas dan stabilitas internal menjadi aset berharga yang harus dijaga bersama.
(N/014)