JAKARTA -Program makan siang gratis yang menjadi bagian dari janji kampanye Prabowo-Gibran menuai perhatian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, menyoroti desain program tersebut sebelum melakukan pengawasan lebih lanjut.
Pahala Nainggolan menyampaikan bahwa KPK akan mengawasi program tersebut dengan cermat, terutama terkait metode distribusi dan penggunaan anggaran. Belum terbayang bagaimana program ini akan berjalan, terutama dalam hal pengadaan makanan untuk masyarakat di berbagai desa.
“Saya lihat dulu detailnya kayak apa, baru kita lihat di mana ada potensi korupsi yang harus dicegah. Dugaan saya, kalau memang benar menggunakan pengadaan sebesar itu, saya juga tidak bisa membayangkan siapa yang akan mengadakan makan siang tiap hari di desa-desa,” ujar Pahala kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Pahala Nainggolan menekankan pentingnya metode distribusi dan penggunaan anggaran dalam program ini. Meskipun demikian, ia menyatakan tidak masalah dengan sumber anggaran yang digunakan selama hal itu sesuai dengan wewenang pemerintah.
“Saya baca dulu ya, bagaimana metode distribusinya. Kalau anggaran tidak masalah, mau diambil dari mana terserah, itu kan wewenang pemerintah,” ungkapnya.
Salah satu fokus Pahala adalah pada aspek barang dan jasa dalam pelaksanaan program makan siang gratis tersebut. Ia menegaskan pentingnya penggunaan instrumen yang sudah ada, seperti DTKS dari Kemensos, agar tidak terjadi kesalahan dalam pendataan penerima manfaat.
“Jangan memilih orang baru secara sembarangan. Ini penting agar tidak terjadi penyalahgunaan dana dan makanan. Penggunaan DTKS sudah terbukti efektif dalam program bantuan sosial sebelumnya,” tambahnya.
Pahala juga meyakini bahwa Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, akan melibatkan KPK dalam memonitor pelaksanaan program ini. Namun, ia juga menyatakan bahwa ia belum dapat membayangkan secara detail bagaimana program ini akan dijalankan dan siapa yang akan menjadi penerima manfaatnya.
Dari Kedeputian Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan menegaskan bahwa mereka akan memantau pelaksanaan program makan siang gratis ini dengan cermat. “Kita lihat pelaksanaannya bagaimana, kalau ada rekomendasi perbaikan atau risiko korupsi, kita akan memberikan rekomendasi dan melakukan evaluasi sesuai prosedur yang ada,” pungkasnya.
Program makan siang gratis Prabowo-Gibran menjadi sorotan karena menjadi bagian dari janji kampanye dalam Pemilu 2024. Hal ini menunjukkan pentingnya transparansi dan efektivitas dalam pelaksanaan program-program sosial yang melibatkan anggaran publik.
(N/014)