JAMBI -Di tengah hutan produksi terbatas di Kabupaten Muaro Jambi, konflik lahan antara Kelompok Tani Karya Makmur dan Koperasi Bersatu Arah Maju (BAM) telah mencapai titik memanas. Konflik ini berakar pada perdebatan mengenai penguasaan dan pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit seluas ratusan hektare. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, namun penyelesaian sengketa ini masih belum tampak jelas.
Perseteruan Tanah
Kedua pihak, Kelompok Tani Karya Makmur dan Koperasi BAM, sama-sama mengklaim memiliki izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk pengelolaan lahan tersebut. Namun, situasi semakin rumit dengan tuduhan saling klaim antara keduanya.
Menurut pendamping Kelompok Tani Karya Makmur, Rahmat Hidayat, SK Menteri LHK Nomor 6190 Tahun 2020 memberikan izin kepada kelompok tersebut untuk memanfaatkan lahan seluas 210 hektar. Namun, ironisnya, lahan yang seharusnya menjadi milik Kelompok Tani Karya Makmur diduga telah dikuasai oleh Koperasi BAM yang dipimpin oleh Syarpani.
Pertarungan Hukum
Pendamping Kelompok Tani Karya Makmur, Janiarto, menegaskan bahwa SK Menteri LHK Nomor 6190 Tahun 2020 adalah bukti sah kepemilikan lahan oleh kelompok tersebut. Namun, dalam pernyataannya, dinas kehutanan provinsi Jambi menyatakan bahwa Kelompok Tani Karya Makmur memang memiliki SK Menteri LHK.
Di tengah pertarungan klaim dan pernyataan resmi, Koperasi BAM yang dipimpin oleh Syarpani menolak mengakui SK Menteri yang dimiliki oleh Kelompok Tani Karya Makmur. Situasi semakin rumit karena hingga berita ini ditayangkan, ketua Koperasi BAM belum memberikan konfirmasi terkait konflik lahan ini.
Penutup
Konflik lahan antara Kelompok Tani Karya Makmur dan Koperasi BAM di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, memperlihatkan kompleksitas dan ketegangan dalam pengelolaan sumber daya alam. Dengan berbagai klaim dan pertarungan hukum, nasib lahan tersebut masih belum jelas. Kami akan terus memantau perkembangan selanjutnya dalam konflik ini.
(N/014)