JABAR -Sebuah kontroversi meletup di media sosial terkait kehadiran seorang juru bahasa isyarat dalam konferensi pers (konpers) Polda Jawa Barat (Jabar) terkait tersangka pembunuhan Vina Cirebon, yang menggemparkan banyak pihak. Unggahan di Instagram dan Twitter menyoroti ketidaksesuaian gerakan isyarat dengan yang disampaikan oleh petugas kepolisian, serta mengungkapkan dugaan keaslian dan kompetensi juru bahasa tersebut.
Asosiasi Juru Bahasa Isyarat Indonesia (AJBII) melalui unggahan di media sosial menyatakan keprihatinannya terhadap penggunaan juru bahasa isyarat yang dinilai tidak sesuai standar oleh Polda Jabar dalam konpers tersebut. AJBII menyatakan bahwa isyarat yang ditampilkan tidak jelas dan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh petugas kepolisian.
Pihak yang menayangkan ulang unggahan AJBII bahkan menyebutkan bahwa juru bahasa isyarat tersebut adalah oknum palsu. Menurut mereka, juru bahasa isyarat yang digunakan dalam konpers tersebut adalah seorang pensiunan guru Sekolah Luar Biasa (SLB) yang tidak memiliki kompetensi sebagai juru bahasa isyarat untuk masyarakat tuli lokal.
Dalam tanggapannya kepada media, AJBII menyatakan bahwa gerakan isyarat yang ditunjukkan oleh juru bahasa isyarat tersebut tidak dipahami oleh masyarakat tuli, dan bahkan dinilai tidak menjelaskan penjelasan polisi dengan benar dan tepat. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran etik yang serius, mengingat pentingnya akurasi dan kejelasan komunikasi dalam penyampaian informasi kepada masyarakat tuli.
Sementara itu, pihak SLB Negeri (SLBN) Cicendo, tempat berasalnya juru bahasa isyarat yang dipersoalkan, memberikan tanggapan terhadap kontroversi ini. Mereka menyatakan bahwa juru bahasa isyarat yang digunakan dalam konpers adalah seorang lulusan S1 dan S2 dengan pengalaman yang cukup di bidang pendidikan khusus, terutama dalam bahasa isyarat. Mereka juga menegaskan bahwa juru bahasa tersebut memiliki pengalaman kerja yang luas dan kualifikasi yang sesuai.
Kontroversi ini membawa perdebatan tentang standar dan kualifikasi yang harus dimiliki oleh juru bahasa isyarat dalam situasi resmi seperti konferensi pers kepolisian. Masyarakat menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pemilihan juru bahasa isyarat, untuk memastikan komunikasi yang efektif dan memenuhi kebutuhan masyarakat tuli.
(N/014)