JAKARTA -Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kominfo) menghadapi tantangan serius akibat gangguan pada Pusat Data Nasional (PDN) yang telah berlangsung selama tiga hari terakhir. Gangguan tersebut berdampak luas, termasuk terhentinya pelayanan keimigrasian di bandara-bandara internasional Indonesia dan gangguan pada instansi pemerintahan lainnya. Kondisi ini memaksa penumpukan antrian di sejumlah bandara, memperumit mobilitas dan pelayanan publik.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan bahwa Polri bersama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah melakukan asesmen sejak Kamis dini hari untuk mengidentifikasi penyebab pasti dari gangguan tersebut. “Saya kira terkait dengan hal-hal yang bersifat serangan cyber, kita kerja sama dengan BSSN untuk melakukan semacam asesmen, research. Nanti apabila ditemukan, maka kemudian peristiwa pidana diproses oleh kepolisian,” ujar Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan.
Namun, Kapolri enggan memberikan detail lebih lanjut mengenai hasil asesmen tersebut, hanya menegaskan bahwa kerja sama dalam menangani serangan siber terus dilakukan dengan intensitas tinggi. “Ini sudah biasa kita melaksanakan joint dengan teman-teman yang membidangi cyber,” tambahnya.
Adapun Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CiSSReC, Pratama Persadha, menyuarakan dugaannya bahwa gangguan pada PDN disebabkan oleh serangan ransomware. “Gangguan tersebut tidak hanya mempengaruhi Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta tetapi juga mengganggu kantor Imigrasi di seluruh Indonesia serta kemungkinan lainnya,” kata Pratama dalam keterangannya.
Lebih lanjut, Pratama menjelaskan bahwa jika gangguan ini disebabkan oleh masalah teknis semata, seharusnya dapat diatasi dengan lebih cepat. Namun, kondisi yang berlarut-larut menunjukkan kemungkinan kuat adanya keterlibatan serangan siber yang bersifat merusak. “Jika memang masalah yang dihadapi oleh PDN merupakan masalah teknis, tentu tidak akan memakan waktu selama itu. Masalah suplai listrik bisa segera diatasi dengan menggunakan catuan listrik dari gardu lain atau menggunakan genset untuk catuan sementara,” papar Pratama.
Serangan siber semacam ini telah menjadi ancaman yang semakin nyata dan sering terjadi bagi infrastruktur teknologi informasi pemerintahan dan swasta di Indonesia. Keberadaan BSSN sebagai lembaga yang bertugas dalam mengamankan siber nasional menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini. Namun, efektivitas upaya koordinasi antara BSSN, Polri, dan instansi terkait lainnya tetap menjadi fokus utama dalam menjamin keamanan data dan pelayanan publik di masa yang akan datang.
Peristiwa ini menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk memperkuat sistem keamanan siber nasional, serta mengevaluasi kesiapan dalam menghadapi ancaman serupa di masa mendatang. Dalam konteks globalisasi dan ketergantungan yang semakin besar terhadap teknologi informasi, perlindungan terhadap infrastruktur digital menjadi prasyarat mutlak untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan pembangunan nasional.
(N/014)