PADANG –Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) melakukan kunjungan dini hari ke lokasi kejadian di Jembatan Kuranji By Pass, tempat tragedi yang mengguncang Kota Padang. Afif Maulana, seorang bocah berusia 13 tahun, diduga tewas dalam kejadian yang melibatkan anggota kepolisian pada Kamis (27/6/2024).
Ketua Harian Kompolnas, Irjen (Purn) Benny Mamoto, memimpin kunjungan ini dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran langsung tentang kondisi saat kejadian. Benny mengonfirmasi bahwa mereka berupaya memperoleh pemahaman yang lebih baik dari situasi tersebut untuk mendukung proses penyelidikan yang sedang berlangsung.
“Saat kami tiba di tempat kejadian pada jam kejadian, kami ingin mengetahui berbagai detail seperti penerangan, jarak antar titik, dan kondisi suara saat berbicara,” ujar Benny kepada media.
Ia menambahkan bahwa salah satu saksi kunci yang mereka identifikasi, dengan inisial A, memberikan informasi yang berharga terkait kejadian tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa fakta-fakta yang muncul didasarkan pada bukti konkret, bukan sekadar spekulasi atau asumsi.
Benny juga menyoroti pentingnya transparansi dalam proses investigasi ini, khususnya dalam menanggapi berbagai spekulasi yang berkembang di masyarakat mengenai penyebab kematian Afif Maulana.
“Sangat penting untuk kita berpegang pada fakta yang bisa dibuktikan. Kami ingin memastikan bahwa proses ini berjalan sesuai dengan standar hukum yang adil dan transparan,” tandasnya.
Sebelumnya, pihak Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) telah mengambil langkah-langkah penyelidikan dengan memeriksa sejumlah anggota polisi yang terlibat dalam pengamanan di lokasi kejadian. Namun, keluarga korban menegaskan bahwa Afif Maulana diduga tewas akibat disiksa oleh anggota kepolisian, bukan karena melompat dari jembatan seperti yang diungkapkan oleh pihak berwenang.
Kini, masyarakat menanti kejelasan dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Sumbar, sambil menyerukan agar keadilan dapat ditegakkan tanpa pandang bulu. Kasus ini juga menjadi sorotan nasional, menyoroti pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia dan transparansi dalam tindakan penegakan hukum di Indonesia.
(N/014)