BITVONLINE.COM MEDAN -Proses pendaftaran calon pimpinan (capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kali ini menghadapi tantangan yang signifikan dengan sepinya minat dari para calon yang potensial. Hingga saat ini, hanya tercatat 10 orang yang mendaftar sebagai capim dan 16 orang sebagai anggota Dewas KPK.
Kurnia Ramadhana dari Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritisi fenomena ini sebagai hasil dari pelemahan yang berkepanjangan terhadap KPK sejak tahun 2019 lalu. “Figur-figur potensial yang biasanya aktif dalam pemberantasan korupsi mungkin merasa trauma setelah melihat bagaimana KPK diperlemah melalui revisi Undang-Undang KPK dan proses seleksi pimpinan,” ujarnya dalam sebuah pernyataan tertulis.
Menurut Kurnia, janji-janji reformasi dan komitmen penguatan KPK yang pernah diutarakan oleh pemerintah dan DPR justru tidak terealisasi secara substansial. Hal ini menciptakan ketidakpastian yang besar mengenai masa depan KPK di bawah rezim pemerintahan yang baru.
Pansel seleksi capim dan Dewas KPK juga disorot untuk meningkatkan upaya mereka dalam mengajak partisipasi masyarakat yang potensial. Arif Satria, Wakil Ketua Pansel Capim KPK, menjelaskan bahwa meskipun sudah ada beberapa pendaftar, namun jumlahnya masih jauh dari harapan.
Muhammad Yusuf Ateh, Ketua Pansel Capim KPK, menambahkan bahwa proses pendaftaran masih berlangsung, dan mereka terus mengupayakan untuk menarik minat lebih banyak calon yang berkualitas. Namun, dia mengakui bahwa adanya sedikitnya pendaftar menunjukkan bahwa masih banyak kalangan yang ragu terhadap proses seleksi kali ini.
Terkait dengan hal ini, Kurnia Ramadhana menyerukan agar Presiden Jokowi turut memberikan jaminan dan garansi bahwa proses seleksi capim dan Dewas KPK kali ini tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi pada periode sebelumnya. Ini diharapkan dapat memulihkan kepercayaan publik dan membangkitkan semangat kembali dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Situasi ini mencerminkan kompleksitas dan tantangan yang dihadapi oleh KPK dalam mempertahankan independensinya dan menjaga integritasnya di tengah dinamika politik dan hukum yang terus berubah di Indonesia.
(N/014)