JATENG -Kabar mengejutkan datang dari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, di mana Jafar Shodiq, menantu dari Ketua DPRD Rembang, Supadi bin Taslim Rawi, diduga ditahan oleh pemerintah Arab Saudi atas kasus haji ilegal. Informasi ini menjadi sorotan setelah sejumlah warga di Desa Banowan, Kecamatan Saran, mengungkapkan bahwa Jafar Shodiq turut serta dalam perjalanan haji bersama mertuanya dan belum kembali hingga saat ini.
Rumah Jafar Shodiq, yang dikenal sebagai Gus Jafar di lingkungan sekitar, berada tepat di samping rumah Supadi. Wakil Ketua DPRD Rembang, M Bisri Cholil Laquf atau lebih dikenal sebagai Gus Gipul, mengonfirmasi bahwa Jafar Shodiq memang ikut serta dalam perjalanan haji ilegal bersama Supadi.
“Iya, betul (pergi sama menantu). Iya (ikut ketahan juga),” ungkap Gus Gipul kepada kumparan pada Sabtu (13/7/2024). Gus Gipul juga menyatakan bahwa saat ini pihaknya sedang berupaya untuk menghubungi Supadi, namun belum berhasil mendapat komunikasi langsung.
Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Rembang, Moh Muchson, menambahkan bahwa nama Jafar Shodiq tidak terdaftar sebagai jemaah haji resmi. Hal ini menambah kompleksitas dalam kasus ini, di mana kedua orang tersebut tertangkap karena melakukan haji tanpa visa resmi.
Sebelumnya, Ketua DPRD Rembang, Supadi bin Taslim Rawi, telah ditangkap oleh aparat keamanan Arab Saudi pada 9 Juni 2024, beberapa hari sebelum dimulainya puncak musim haji pada 14 Juni. Selain Supadi, Arab Saudi juga menahan empat orang lainnya dengan inisial JSA, ALD, MII, dan MPN dalam kasus yang sama.
Kementerian Luar Negeri Indonesia telah menanggapi kasus ini dengan memantau perkembangan hukum yang menimpa warga negara Indonesia di luar negeri, sementara pihak terkait berharap Supadi dan Jafar Shodiq bisa mendapatkan perlakuan hukum yang adil, terutama dalam upaya untuk mengamankan deportasi sebagai alternatif penyelesaian.
Peristiwa ini mengingatkan kita akan pentingnya mematuhi peraturan yang berlaku dalam melakukan ibadah haji, serta pentingnya koordinasi dengan otoritas yang berwenang untuk menghindari masalah hukum yang tidak diinginkan.
(N/014)