JAKARTA –Kasus pinjaman online yang menjerat PT Indofarma (Persero) Tbk (INAF) kini menjadi sorotan setelah terungkap dugaan penyelewengan yang mengakibatkan kerugian signifikan bagi perusahaan. Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Arya Sinulingga, mengindikasikan bahwa proses hukum akan dilakukan jika terbukti ada praktik fraud yang melanggar hukum.
Arya Sinulingga menjelaskan bahwa kasus ini sedang dalam proses pendalaman untuk memastikan ada atau tidaknya penyelewengan dalam pengelolaan pinjaman online di Indofarma. “Tunggu aja, hasil audit kita bawa ke Kejaksaan. Kalau ada praktik pinjol dengan bunga tinggi atau hal-hal lain yang melanggar hukum, itu harus diproses secara hukum,” ujarnya di Jakarta Selatan.
Perusahaan farmasi milik negara ini diketahui terlilit utang dari pinjaman online sebesar Rp1,26 miliar, yang memicu tindakan penyelamatan dari Kementerian BUMN. Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan pentingnya mengelola Indofarma secara profesional dan siap menindak tegas siapa pun yang terlibat dalam kasus pinjaman online dan fraud di internal perusahaan.
“Erick Thohir menyatakan, ‘Kita harus menangkap kasus-kasus fraud dan korupsi di dalam perusahaan dengan tegas,'” ungkap Arya Sinulingga.
Dugaan kasus korupsi dan penyelewengan di Indofarma telah berdampak serius terhadap arus kas perusahaan, yang menyebabkan tekanan berat terhadap struktur keuangan. Kementerian BUMN berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan untuk menangani dugaan fraud ini secara serius, dengan memastikan bahwa upaya penyelamatan terhadap perusahaan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
Erick Thohir juga menegaskan bahwa pihaknya memiliki berbagai strategi untuk mengatasi masalah ini, termasuk penyelesaian utang kepada vendor dan langkah-langkah manajerial yang lebih efektif. “Kita harus menyelesaikan berbagai aspek yang terkait dengan struktur keuangan yang sedang mengalami tekanan,” tambahnya.
Kasus ini menjadi bukti pentingnya pengelolaan BUMN dengan integritas dan transparansi, serta kebutuhan untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap praktik bisnis agar tidak melanggar hukum dan merugikan keuangan negara.
(N/014)