JAKARTA -Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau yang akrab disapa Zulhas memberikan tanggapannya terkait demonstrasi yang dilakukan oleh buruh terkait Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Demo tersebut menyoroti kebijakan impor yang dinilai telah membanjiri pasar domestik dengan barang-barang impor.
Dalam acara peluncuran Jakarta Muslim Fashion Week di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Zulhas menegaskan bahwa tuduhan yang menyebut dirinya mengobral Permendag tersebut adalah salah. Dia menjelaskan bahwa keputusan untuk merevisi Permendag 36 menjadi Permendag 8 tidak dilakukannya secara pribadi, melainkan merupakan hasil dari rapat koordinasi terbatas yang melibatkan beberapa menteri serta Presiden Joko Widodo.
“Jadi kalau ada yang demo mengatakan Menteri Perdagangan mengobral Permendag, salah! Saya melaksanakan perintah rapat,” ujar Zulhas.
Menurut penjelasan Zulhas, awalnya Permendag 36 dibuat untuk mengatasi masalah banjirnya barang impor di Indonesia. Namun, saat Zulhas berada di Peru, terjadi rapat koordinasi terbatas yang menghasilkan keputusan untuk merevisi Permendag tersebut menjadi Permendag 8. Revisi ini dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.
“Ini keputusan dilakukan oleh rapat koordinasi terbatas di sini, dengan presiden, dan saya sudah menerima perintah untuk merevisi Permendag tersebut,” tambahnya.
Zulhas juga menegaskan bahwa perubahan kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi tumpukan barang impor di dalam negeri, yang menjadi masalah saat dirinya sedang berada di luar negeri. Dia menyebut bahwa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengancam akan menandatangani revisi tersebut apabila Zulhas tidak dapat melakukannya, namun Zulhas memilih untuk menandatanganinya sendiri sebagai Menteri Perdagangan.
Sebelumnya, demonstrasi dari elemen buruh telah terjadi di Kementerian Perdagangan pada tanggal 3 Juli, di mana mereka menuntut pencabutan Permendag 8 Tahun 2024. Said Iqbal, Presiden Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), menjadi salah satu yang mengadvokasi tuntutan tersebut.
Dengan penjelasan ini, Zulhas berharap dapat mengklarifikasi bahwa kebijakan yang diambil adalah sebagai bagian dari koordinasi pemerintah dalam mengatur impor untuk mendukung stabilitas ekonomi nasional.
(N/014)