JAKARTA -Kasus dugaan korupsi yang melibatkan PT Timah Tbk kembali mengemuka dengan pemaparan sejumlah barang bukti mewah yang disita dari Harvey Moeis, suami artis Sandra Dewi, saat dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Deretan mobil mewah menjadi sorotan utama dalam konferensi pers yang dihadiri oleh awak media.
Di hadapan awak media, terlihat tujuh mobil mewah yang sebelumnya menjadi milik Harvey Moeis dipajang sebagai barang bukti. Mini Cooper merah, Porsche abu-abu, Ferrari merah dengan aksen putih, Rolls Royce hitam, Mercedes Benz silver, Ferrari merah lainnya, dan Lexus putih, menjadi bagian dari tontonan yang menarik perhatian.
“Barang bukti yang kami tampilkan hari ini merupakan bukti nyata dari penyelidikan yang telah dilakukan terkait dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah tahun 2015-2022,” jelas Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Haryoko Ari Prabowo, yang turut hadir dalam konferensi pers tersebut.
Proses pelimpahan Harvey Moeis dan Helena Lim, yang dikenal dengan sebutan “crazy rich PIK,” menjadi momen penting dalam penanganan kasus ini. Keduanya resmi dilimpahkan setelah berkas penyidikan dinyatakan lengkap, yang menandakan bahwa proses penuntutan mereka akan segera dimulai di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, menegaskan bahwa proses ini merupakan bagian dari upaya keras untuk menegakkan keadilan dan memulihkan kerugian yang dialami negara akibat korupsi besar-besaran ini. “Jaksa penuntut umum saat ini sedang menyusun surat dakwaan dan akan segera melimpahkan ke pengadilan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku,” ujar Harli.
Kasus ini tidak hanya mencuatkan masalah korupsi dalam skala besar, tetapi juga menyoroti dampak ekonomi dan lingkungan yang ditimbulkan oleh praktik ilegal dalam pengelolaan tambang timah. Diperkirakan kerugian negara mencapai Rp 300 triliun, yang melibatkan berbagai pihak dari kalangan pejabat perusahaan hingga pihak terkait di PT Timah.
Publik diharapkan untuk terus mengawasi perkembangan kasus ini dengan cermat, sambil mempertanyakan peran lembaga penegak hukum dalam memastikan keadilan dan transparansi dalam penanganan kasus korupsi yang melibatkan elite bisnis dan korporasi besar. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berkomitmen untuk menjaga integritas proses hukum dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat dan negara menjadi prioritas utama.
(N/014)