MEDAN- Setahun setelah digulingkan dari tampuk kekuasaan, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina kembali menjadi pusat perhatian publik.
Pengadilan Kejahatan Internasional Bangladesh (ICT) dijadwalkan membacakan putusan atas dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang menjeratnya.
Sidang yang disebut-sebut sebagai yang paling sensitif dalam sejarah politik Bangladesh itu digelar di tengah penjagaan ketat aparat keamanan.
Baca Juga: Ephorus HKBP Serukan Jangan Diamkan Pelanggaran HAM yang Dilakukan PT TPL Krisis Juli 2024 dan Kejatuhan Hasina
Ketegangan politik Bangladesh memuncak pada Juli–Agustus 2024, ketika demonstrasi mahasiswa pecah di berbagai kota.
Gelombang protes yang bermula dari tuntutan reformasi sistem kuota pekerjaan berubah menjadi kerusuhan nasional setelah aparat keamanan diturunkan dalam skala besar.
Saksi dan kelompok HAM mendokumentasikan puluhan hingga ratusan korban, sementara pemerintah saat itu membantah menggunakan kekuatan berlebihan.
Pada 5 Agustus 2024, Hasina meninggalkan Dhaka menuju India melalui helikopter militer.
Hari itu juga, kekuasaannya berakhir.
Pemerintah transisi yang dipimpin ekonom peraih Nobel, Muhammad Yunus, kemudian menyatakan Hasina sebagai buron negara.
Namun, kubu Hasina menyebut keberangkatannya bukan pelarian, melainkan "pemindahan paksa" akibat situasi yang tak lagi kondusif.
Tuduhan Berlapis: Dari Kejahatan Kemanusiaan hingga Penghinaan Pengadilan