MEDAN – Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S tidak hanya berlangsung di Jakarta dan sejumlah wilayah di Pulau Jawa.
Berbagai sumber sejarah juga mencatat adanya rencana gerakan di Sumatera Utara yang dikaitkan dengan jaringan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan sejumlah personel militer pada masa itu.
Rencana tersebut disebut mencakup pembentukan Group Komando dan Dewan Revolusi Sumatera Utara.
Baca Juga: Sumut Masuk Lima Besar MTQ Nasional 2026, Bobby Nasution Minta Pembinaan Qori dan Qoriah Diperkuat Namun, rencana itu tidak sampai berkembang menjadi gerakan terbuka setelah gerakan di Jakarta mengalami kegagalan.
Kisah mengenai rencana di Sumatera Utara tersebut menjadi salah satu bagian dari sejarah politik dan militer Indonesia pada 1965 yang hingga kini masih menjadi objek kajian.
Sejumlah penelitian sejarah juga menunjukkan bahwa peristiwa G30S memiliki berbagai interpretasi mengenai aktor dan rangkaian peristiwanya.
Rencana Menyingkirkan Sejumlah Perwira TNI
Dalam sumber sejarah yang dirujuk, persiapan di Sumatera Utara disebut mulai dibicarakan pada Agustus 1965.
Muhammad Nazir, yang disebut sebagai Ketua Penghubung PKI Sumatera Utara, dikabarkan mendapat tugas dari pimpinan Biro Chusus PKI di Jakarta untuk membentuk Dewan Revolusi daerah dan Group Komando.
Rencana tersebut disebut berkaitan dengan upaya menyingkirkan sejumlah pimpinan TNI Angkatan Darat di Sumatera Utara, antara lain Mayjen A.J. Mokoginta, Brigjen P. Sobiran, Brigjen Kemal Idris, dan Kolonel Susatio.
Pada 20 Agustus 1965, Letkol Maniso, yang disebut sebagai Komandan Batalyon Infanteri 205 Korem-23/Dataran Tinggi, bertemu dengan Wirjoatmodjo alias Yono, yang dalam sumber tersebut disebut sebagai Wakil Ketua Biro Penghubung CC PKI untuk Sumatera Utara.
Pertemuan itu disebut berlangsung di rumah Wirjoatmodjo di Jalan Labu, Medan.