JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, Ginandjar Kartasasmita, mengungkapkan kejatuhan Presiden ke-2 RI Soeharto pada Mei 1998 merupakan bagian dari gelombang besar perubahan politik dunia yang saat itu bergerak menuju demokratisasi.
Meski mengaku memiliki loyalitas tinggi kepada Soeharto, Ginandjar menilai pergantian kepemimpinan saat itu sulit dihindari karena Indonesia tengah berada dalam arus perubahan global.
"Demi loyalitas saya tentu ingin Pak Harto bisa terus. Tapi sebagai seorang intelektual, kita melihat kejadian di mana-mana tidak bisa melawan arus sejarah," kata Ginandjar, Kamis, 14 Mei 2026.
Baca Juga: Anggota DPRD Jember Merokok dan Bermain Game Saat Rapat, Dinilai Tak Serius Jalankan Mandat sebagai Wakil Rakyat Menurut dia, pada periode tersebut banyak negara mengalami transisi dari rezim otoriter menuju sistem yang lebih terbuka dan demokratis.
"Seluruh dunia ada gerakan ke arah keterbukaan dan demokratisasi," ujarnya.
Ginandjar menjelaskan, sebelum Soeharto lengser, Indonesia menjadi salah satu negara yang masih bertahan di tengah runtuhnya sejumlah rezim otoriter di Asia.
Ia mencontohkan jatuhnya Presiden Ferdinand Marcos di Philippines pada 1986 melalui gerakan People Power Revolution. Marcos kemudian melarikan diri ke Hawaii, Amerika Serikat.
Sementara di South Korea, rezim Presiden Park Chung-hee berakhir pada 1979 setelah ia tewas ditembak Kepala Badan Intelijen Korea (KCIA), Kim Jae-gyu, di tengah gelombang protes publik.
"Cuma kita yang masih bertahan. Tidak mungkin melawan sejarah, tidak mungkin melawan gejolak zaman," kata Ginandjar.
Ginandjar juga mengungkapkan pertemuan 14 menteri di kantor Bappenas pada 20 Mei 1998 kerap disalahartikan sebagai upaya menjatuhkan Soeharto.
Menurut dia, pertemuan tersebut justru bertujuan mencari jalan keluar atas situasi politik yang semakin memburuk akibat kerusuhan dan demonstrasi besar di Jakarta.
Hasil pertemuan itu dituangkan dalam sebuah surat yang rencananya akan disampaikan kepada Soeharto. Namun, kata Ginandjar, surat tersebut tidak pernah sampai ke tangan presiden.