MEDAN – Jauh sebelum Indonesia memiliki Badan Pusat Statistik (BPS), Kota Pematang Siantar telah mengenal sistem pendataan penduduk secara terstruktur.
Praktik sensus ini bahkan sudah dilakukan sejak masa kolonial Belanda dan menjadi dasar penyusunan kebijakan pemerintahan kota pada awal abad ke-20.
Catatan tersebut tertuang dalam buku Potret Simalungun Tempoe Doeloe: Menafsir Kebudayaan Lewat Foto karya Erond L. Damanik.
Baca Juga: Bupati Simalungun Hadiri Konsultasi Publik RKPD Sumut 2027, Fokus Pemulihan Pascabencana Dalam buku itu disebutkan, pada era kolonial terdapat sebuah kantor khusus di Siantar yang bertugas melakukan pendataan penduduk atau volkstelling.
"Pada era Belanda, kantor inilah yang melakukan sensus (volkstelling) penduduk seperti pada tahun 1930," tulis Damanik.
Kantor pendataan tersebut menjalankan fungsi yang serupa dengan lembaga statistik modern.
Dari sanalah pemerintah kolonial memperoleh gambaran menyeluruh tentang komposisi penduduk Kota Siantar, mulai dari jumlah populasi hingga kondisi sosial ekonomi masyarakatnya.
Menurut Damanik, kantor ini juga secara rutin menerbitkan laporan tahunan yang memuat berbagai indikator penting kehidupan warga kota.
"Kantor ini mengeluarkan laporan berkala bersifat tahunan tentang keadaan penduduk kota dari segi populasi, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain-lain," tulisnya.
Data yang dikumpulkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi rujukan utama dalam perumusan kebijakan pemerintahan kolonial.
Informasi tersebut digunakan untuk menentukan arah pembangunan kota, pengaturan permukiman, hingga kebijakan sosial di wilayah Siantar.
Menariknya, sistem pendataan ini juga berkaitan erat dengan penataan kota berbasis etnis yang berkembang pada masa kolonial.