SURABAYA - Penetapan tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional oleh pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 162/M/2025 menuai respons beragam dari masyarakat dan kalangan akademisi.
Salah satu catatan kritis datang dari , pakar kebudayaan Universitas Airlangga (Unair). Ia menyatakan bahwa meski pengakuan negara terhadap pentingnya kebudayaan patut diapresiasi, penetapan Hari Kebudayaan Nasional seharusnya melalui proses yang lebih terbuka, akademis, dan partisipatif.
"Hari Kebudayaan sangat penting untuk membangun kesadaran budaya nasional. Tapi tanggal penetapan ini harus melalui kajian mendalam dan disepakati secara nasional, bukan hanya simbolik," kata Puji, Sabtu (19/7/2025).
Puji menyoroti potensi politisasi karena tanggal 17 Oktober juga merupakan hari ulang tahun Presiden Prabowo Subianto, yang dinilai bisa menimbulkan kesan agenda politis di balik keputusan tersebut.
"Harus ada blueprint berbasis akademik, bukan hanya momentum politik. Kalau tidak, ini akan dipandang hanya sebagai bentuk seremonial tanpa dampak nyata terhadap pembangunan kebudayaan," jelasnya.
Puji juga menekankan bahwa Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan No 5 Tahun 2017 seharusnya menjadi dasar utama perencanaan dan implementasi Hari Kebudayaan, bukan penetapan tanggal yang berpotensi kontroversial.
Lebih jauh, Puji mendorong agar Hari Kebudayaan tidak hanya dijadikan selebrasi, tetapi juga sebagai penggerak strategi kebudayaan nasional—mulai dari diplomasi budaya, ekonomi kreatif, hingga pemberdayaan industri seni lokal.
"Kebudayaan bukan nostalgia masa lalu, tapi modal bangsa menuju masa depan. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk menggali dan mengekspor potensi budaya lokal ke panggung global," tutupnya.*
(bs/j006)