BANDA ACEH — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Polhukam), Yusril Ihza Mahendra, menyatakan dukungan penuh terhadap usulan agar Teungku Muhammad Daud Beureueh dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.
Pernyataan itu disampaikan Yusril saat menjadi pembicara kunci dalam Seminar Nasional Teungku Daud Beureueh yang berlangsung di Anjong Mon Mata, Pendopo Gubernur Aceh, Kamis malam (10/7/2025).
"Daud Beureueh membela Republik dengan segenap jiwa, baik secara militer, politik, maupun diplomatik. Jasa beliau pantas diakui secara resmi oleh negara," kata Yusril.
Yusril menegaskan bahwa tidak semua tokoh Aceh menyambut Proklamasi 17 Agustus 1945 dengan suka cita. Namun, Daud Beureueh adalah pengecualian.
"Beliau justru berjuang habis-habisan membela Republik," tegasnya.
Daud Beureueh, menurut Yusril, adalah tokoh kunci dalam pembentukan Provinsi Aceh melalui jalur politik nasional.
Presiden Soekarno bahkan mengangkatnya sebagai Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo dengan pangkat Mayor Jenderal tituler, berdasarkan Peraturan Darurat yang diteken Wakil Perdana Menteri Sjafruddin Prawiranegara.
Namun, keputusan itu dibatalkan oleh KNIP dan Menteri Dalam Negeri saat itu, Mr. Susanto Tirtoprodjo, yang memasukkan Aceh ke dalam Provinsi Sumatera Utara.
Yusril juga mengupas soal pemberontakan yang dipimpin Daud Beureueh pada 1950-an, yang sering ditafsirkan keliru oleh sejarah.
Menurutnya, kemunculan DI/TII Aceh pada 1953 adalah reaksi politik yang kompleks, bukan semata upaya pemisahan dari NKRI.
"Daud Beureueh bukan pemberontak. Ia adalah Republikan sejati yang kecewa karena pengkhianatan terhadap janji-janji negara," ujar Yusril.
Ia menyebut kisah tragis pertemuan tertunda antara Mohammad Natsir dan Daud Beureueh sebagai titik penting yang menggambarkan konflik batin antartokoh Masyumi saat itu.