JAKARTA – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat angkat bicara terkait rencana penulisan ulang sejarah Indonesia yang tengah digagas pemerintah.
Ia menekankan bahwa penulisan sejarah seharusnya dilakukan secara objektif, bukan oleh mereka yang sedang memegang kekuasaan.
"Saya begini, ada pameo bahwa sejarah itu dituliskan oleh orang yang berkuasa. Supaya untuk penulisan sejarah yang akan dilakukan, jangan menggunakan pameo itu. Sejarah harus ditulis secara objektif, tidak ditulis oleh orang yang berkuasa. Itu saja," ujar Arief kepada wartawan di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (30/6/2025).
Menurut Arief, meskipun pemerintah memiliki hak untuk melanjutkan rencana tersebut, ia mengingatkan pentingnya menjaga integritas penulisan sejarah agar tidak memihak dan tetap mengacu pada fakta.
"Ya boleh diteruskan. Tapi penulisannya secara objektif dan jujur, tidak mengatakan bagaimana ada pameo sejarah dituliskan oleh orang yang berkuasa menurut versinya," lanjutnya.
Ia menegaskan bahwa jika sejarah ditulis untuk membenarkan kepentingan segelintir pihak, maka hal itu sangat keliru.
"Ya, enggak benar itu," tegas Arief.
Sebelumnya, wacana penulisan ulang sejarah nasional mencuat setelah Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan bahwa upaya tersebut bukan merupakan bentuk penulisan sejarah resmi pemerintah, melainkan kontribusi akademik dari para sejarawan.
"Nah, kalau ada yang menyebut official history atau sejarah resmi, ya, itu mungkin hanya ucapan saja. Tetapi tidak mungkin ditulis ini adalah sejarah resmi, tidak ada itu," ujar Fadli saat rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2025).