MEDAN – Peran Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark (BP TCUGGp) Sumut maupun Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, tidak bisa diharap terlalu banyak dalam pengembangan Kaldera Toba, termasuk Pusuk Buhit yang dianggap sebagai tempat suci dan titik awal peradaban suku Batak.
"Kewenangan yang sangat terbatas kedua badan ini, tidak terlalu kuat untuk mengerjakan tugas besar itu, yakni mengembangkan Toba Kaldera yang terdiri dari Danau Toba dan Pusuk Buhit," jelas Ketua Yayasan Pusuk Buhit Efendy Naibaho, Rabu (21/05/2025).
Melalui telepon selular, Efendy Naibaho yang berdomisili di Siogungogung, Kabupaten Samosir bahkan menjelaskan, Danau Toba maupun Pusuk Buhit itu sebetulnya tidak butuh lembaga seperti BP TCUGGp maupun Badan Pelaksana Otorita Danau Toba yang pembentukannya hanya didasarkan pada keputusan presiden (Keppres).
Akan tetapi menurut Efendy Naibaho, pengelolaan Danau Toba maupun Pusuk Buhit itu, membutuhkan sebuah badan yang kewenangannya yang lebih kuat. Seperti halnya Otorita Batam yang landasan pendiriannya didasarkan pada undang-undang (UU).
"Jadi, kalau pengelolaan Kaldera Toba benar-benar baik, maka badan atau lembaga pengelolanya harus dibentuk berdasarkan undang-undang, seperti halnya Otorita Batam. Bukan cuma yang dibentuk didasarkan pada keputusan presiden," jelas Efendy Naibaho.
Namun, Efendy Naibaho yang pernah menjabat sebagai anggota DPRD Sumut mengaku, tidak mudah juga untuk melahirkan sebuah undang-undang. Karena ia mengakui membuat UU tentang Danau Toba atau Toba Kaldera, sudah pasti susah.