MEDAN - Sebuah ironi mencolok mengemuka dalam kebijakan pelestarian budaya di Indonesia. Ketika Pecalang—lembaga adat keamanan tradisional Bali—diperkuat melalui pengakuan hukum dan dukungan negara, lembaga serupa di Tanah Batak, Ulu Balang, justru menghilang dari struktur sosial masyarakat.
Di balik ketimpangan ini, tersimpan jejak panjang intervensi kolonial dan bias kebijakan yang belum benar-benar pulih sejak Indonesia merdeka.
Menurut Shohibul Anshor Siregar, Koordinator Umum nBASIS (Pengembangan Basis Sosial Inisiatif dan Swadaya), perbedaan nasib ini mencerminkan kegagalan negara dalam menjalankan pembangunan budaya yang partisipatif dan berkeadilan.
"Pecalang di Bali dikuatkan oleh negara melalui Perda dan Awig-awig. Tapi Ulu Balang di Tanah Batak, justru dilenyapkan karena dianggap bertentangan dengan agenda zending kolonial yang bekerja sama dengan kekuasaan Hindia Belanda," ungkap Shohibul dalam wawancara investigatif yang dilakukan tim BITVOnline di Medan, Senin (12/05/2025).
Menurut Shohibul, pendekatan negara terhadap kebudayaan masih sarat dengan logika kolonial: memilah, menundukkan dan menghapus institusi lokal yang dianggap tidak sesuai dengan narasi nasional atau dominasi agama tertentu.
Warisan Zending dan Hilangnya Peran Ulu Balang
Dalam penelusuran sejarah yang dilakukan nBASIS, Ulu Balang dulunya memegang peranan penting dalam pengamanan wilayah adat dan menjaga keseimbangan relasi sosial antara raja, huta (kampung), dan hukum adat.
Namun sejak masa kolonial dan ekspansi zending Kristen di Tanah Batak, lembaga ini dikikis. Bahkan dihapuskan dari sistem adat.
"Para zending menganggap Ulu Balang berbahaya karena tidak tunduk pada struktur gereja. Mereka lebih loyal kepada komunitas. Bukan kepada kekuasaan kolonial atau misi zending," ujar Shohibul.
Proses tersebut, menurutnya, adalah bentuk kekerasan epistemik yang menghancurkan identitas lokal.
Kontras dengan Pecalang di Bali