JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberikan ultimatum terakhir kepada Wikimedia Foundation untuk segera mendaftarkan diri sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat. Jika tidak, layanan Wikipedia terancam diblokir di Indonesia.
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, menyatakan pemerintah memberikan tenggat waktu tujuh hari kerja bagi Wikimedia untuk menyelesaikan proses registrasi.
"Jika dalam batas waktu tersebut belum ada kepatuhan, maka kami akan mengambil langkah tegas berupa pemblokiran layanan," ujar Alexander dalam keterangannya, Kamis (16/4/2026).
Baca Juga: Loker 30 Ribu Manajer Kopdes Dibuka, Pemerintah Jamin Tanpa Jalur Ordal Ia menegaskan, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menegakkan aturan tata kelola ruang digital yang tertib dan adil bagi seluruh penyelenggara sistem elektronik di Indonesia.
Komdigi mencatat, kewajiban pendaftaran PSE sebenarnya telah disampaikan kepada Wikimedia sejak 14 November 2025. Namun hingga pertengahan April 2026, proses registrasi belum juga diselesaikan.
Sebagai bagian dari tahapan penegakan aturan, pemerintah sebelumnya juga telah melakukan pemblokiran terbatas terhadap salah satu tautan Wikimedia, yakni auth.wikimedia.org pada Februari 2026.
Menurut Alexander, aturan PSE berlaku bagi semua platform digital tanpa terkecuali, termasuk organisasi nirlaba dan layanan global.
"Ini untuk melindungi publik sekaligus memberikan kepastian hukum bagi platform yang beroperasi di Indonesia," jelasnya.
Kewajiban pendaftaran PSE sendiri diatur dalam Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020. Dalam regulasi tersebut, platform yang tidak patuh dapat dikenai sanksi bertahap, mulai dari teguran hingga pemutusan akses.
Jika hingga tenggat waktu Wikimedia tetap belum mendaftar, maka akses masyarakat Indonesia terhadap layanan Wikipedia dan ekosistemnya, termasuk Wikimedia Commons, berpotensi dihentikan.
Di sisi lain, pihak Wikipedia melalui akun resminya di media sosial menyatakan telah memberikan tanggapan terkait kebijakan PSE tersebut.*
(d/dh)