JAKARTA – Pemerintah berencana mempercepat reformasi sistem pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi atau Govtech (government technology).
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Pandjaitan mengusulkan agar PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. ditugaskan sebagai penyedia infrastruktur digital publik.
Menurut Luhut, penerapan teknologi ini akan berdampak besar terhadap efisiensi birokrasi dan pengurangan potensi penyimpangan manusia.
Baca Juga: Prabowo Bantah MBG Buang-buang Uang Negara: “Ini Hasil Efisiensi Anggaran” "Ini seperti mencari equilibrium yang pas antara teknologi dan interaksi manusia. Dengan bertemu mesin, efisiensi meningkat, korupsi berkurang, dan membuat Indonesia lebih produktif," katanya saat peluncuran website DEN, Jumat (13/2/2026).
Luhut menekankan penggunaan infrastruktur digital publik dapat menekan biaya dibandingkan program e-KTP yang membutuhkan anggaran besar.
"Kita tidak keluar uang. Infrastruktur, saya usulkan ke Presiden, kita pakai Telkom saja. Telkom diperkuat, sehingga semua langsung bekerja dalam satu tim yang kuat dan menguntungkan," ujarnya.
Program Govtech ini akan digulirkan secara bertahap dengan target peluncuran nasional pada Oktober 2026, dengan rencana rollout yang melibatkan Presiden Prabowo Subianto dan Bank Dunia.
Luhut menegaskan pendekatan bertahap ini penting agar reformasi digital berjalan berkelanjutan dan terintegrasi.
Govtech diharapkan menjadi fondasi transformasi pemerintahan, mengurangi intervensi manual, mempercepat pelayanan publik, dan meminimalkan praktik korupsi.
Pemanfaatan infrastruktur milik BUMN diharapkan menjadikan implementasi lebih efisien dan terkontrol.
"Teknologi tidak menggantikan manusia sepenuhnya, tetapi menjadi pendorong efisiensi dan pengawasan yang lebih baik. Tujuannya agar birokrasi lebih cepat, transparan, dan akuntabel," tutup Luhut.*