JAKARTA- Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menggelar audiensi daring dengan perwakilan Cloudflare terkait pemenuhan regulasi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat Asing di Indonesia.
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, mengatakan audiensi ini menjadi langkah awal dialog konstruktif antara pemerintah dan salah satu penyedia infrastruktur internet terbesar di dunia.
"Cloudflare menyampaikan itikad baik untuk mempelajari ketentuan pendaftaran PSE dan siap menyediakan kanal pelaporan khusus untuk mendukung moderasi konten digital yang negatif dan melanggar hukum," ujarnya.
Baca Juga: Daftar 20 Negara Blokir ChatGPT, Indonesia Pertimbangkan Sanksi Serupa Pertemuan ini dihadiri Carly Ramsey, Head of Public Policy APAC, dan Smrithi Ramesh, Lead for Government Outreach APAC Cloudflare.
Cloudflare menegaskan batasan perannya sebagai penyedia infrastruktur yang tidak melakukan kurasi konten secara langsung.
Komdigi menghargai penyediaan kanal pelaporan sebagai bentuk dukungan terhadap prioritas pemerintah menjaga ruang digital tetap aman.
Meski demikian, Komdigi menegaskan kewajiban administratif seluruh PSE lingkup privat, termasuk Cloudflare, tetap berlaku sesuai PM Kominfo No. 5/2020.
"Proses pendaftaran dan pengawasan akan dilakukan transparan, profesional, dan proporsional," kata Alex.
Komdigi akan terus memantau kepatuhan Cloudflare dan PSE Lingkup Privat lainnya, serta menindaklanjuti PSE yang belum memenuhi ketentuan, untuk memastikan ruang digital Indonesia tetap teratur dan aman bagi pengguna.*
(v/um)