JAKARTA -Kecerdasan buatan (AI) kini menjadi elemen kunci dalam transformasi digital global, tetapi bagi sektor pemerintahan, keberhasilan bukan diukur dari kecepatan adopsinya, melainkan dari ketepatan penggunaannya untuk menjawab kebutuhan publik.
OECD melalui laporan terbarunya bertajuk Governing with Artificial Intelligence: The State of Play and Way Forward in Core Government Functions yang dirilis pada September 2025 menyoroti bahwa banyak inisiatif AI di pemerintahan berhenti pada tahap proyek percontohan tanpa berlanjut ke kebijakan operasional.
Laporan tersebut menegaskan, tantangan terbesar bukan pada percepatan, tetapi pada ketepatgunaan AI agar benar-benar bermanfaat, adil, dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Baca Juga: Airlangga Hartarto Kunjungi Paris untuk Percepat Aksesi Indonesia ke OECD OECD meninjau lebih dari 200 kasus penggunaan AI di 11 fungsi inti pemerintahan, dengan temuan bahwa penerapan AI paling banyak digunakan untuk layanan publik, administrasi peradilan, dan partisipasi warga.
Namun, bidang penting seperti evaluasi kebijakan, perpajakan, dan reformasi birokrasi justru masih tertinggal dalam penerapan AI.
Laporan itu juga menyoroti risiko serius dari penggunaan AI di pemerintahan, seperti bias algoritma, pelanggaran hak asasi manusia, dan menurunnya transparansi publik.
Oleh karena itu, OECD menegaskan pentingnya tata kelola AI yang etis, inklusif, dan tepercaya agar teknologi ini memperkuat legitimasi pemerintahan, bukan sebaliknya.
Indonesia sendiri memiliki dasar yang kuat dengan adanya Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial (Stranas KA) 2020–2045 yang menetapkan lima sektor prioritas, yakni kesehatan, reformasi birokrasi, pendidikan, ketahanan pangan, serta mobilitas dan kota pintar.
Selain itu, Indonesia juga menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang menyelesaikan Readiness Assessment Methodology (RAM) bersama UNESCO untuk menilai kesiapan tata kelola AI nasional.
Salah satu hasil konkret dari strategi tersebut adalah pembentukan Kolaborasi Riset dan Inovasi Kecerdasan Artifisial (KORIKA) pada 2021, yang berperan sebagai orkestrator kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademisi, dan komunitas.
Kehadiran KORIKA diharapkan dapat memastikan inovasi AI tidak berhenti pada riset, tetapi diterapkan langsung dalam tata kelola dan pelayanan publik.
Beberapa proyek AI di Indonesia sudah mulai berjalan, seperti sistem pengenalan wajah di bandara, optimalisasi pemeriksaan pajak, serta prediksi curah hujan berbasis data.