JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan bahwa pihaknya telah bertemu dengan perwakilan Roblox untuk membahas kepatuhan platform permainan daring tersebut terhadap regulasi di Indonesia, terutama terkait perlindungan anak di ruang digital.
"Jadi tadi kita menerima Roblox yang datang langsung, perwakilan dari Asia Pasifik, dan kita sudah meminta beberapa hal," ujar Meutya saat ditemui di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Kamis (14/8).
Dalam pertemuan tersebut, Kemkomdigi meminta Roblox untuk segera membuka kantor perwakilan di Indonesia guna memudahkan pengawasan dan koordinasi. Selain itu, Roblox juga diminta untuk mematuhi peraturan yang berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas) dan Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN).
"Harus ada perwakilan yaitu kantor di Indonesia. Kemudian juga harus patuh dan mengikuti regulasi yang ada, terkhusus PP Tunas dan juga SAMAN yang isinya adalah perlindungan untuk anak di ruang digital," tegas Meutya.
Roblox menyatakan akan melaporkan operasional platform mereka secara resmi kepada Kemkomdigi. Sementara itu, Kemkomdigi akan terus memantau dan mengevaluasi langkah-langkah perbaikan yang dilakukan oleh Roblox dalam 1-2 bulan ke depan.
"Secara berkala kita akan panggil lagi, baru kemudian kita putuskan apakah ini perlu diblokir, atau perlu pembatasan usia yang lebih ketat, atau syukur kalau dalam waktu 1–2 bulan ini Roblox melakukan perbaikan-perbaikan yang menyeluruh untuk layanan di Indonesia," tambah Meutya.
Sebelumnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta Kemkomdigi untuk melakukan investigasi mendalam terhadap dugaan dampak negatif yang dialami anak-anak akibat bermain Roblox. Komisioner KPAI, Kawiyan, menyoroti berbagai ancaman seperti konten tidak sesuai umur, eksploitasi, penipuan, hingga cyberbullying yang diduga terjadi melalui platform tersebut.
Kawiyan menyebutkan bahwa anak-anak semakin rentan menjadi korban akibat kelalaian platform digital dalam menyaring dan mengelola konten, serta lemahnya moderasi terhadap interaksi pengguna.