JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menilai polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dapat menjadi momentum bagi Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki tata kelola hukum dan pemilu.
Mahfud menilai situasi politik saat ini perlu dimanfaatkan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah dan memastikan aturan konstitusi dijalankan sebagaimana mestinya.
Menurut dia, langkah tersebut penting menjelang dimulainya tahapan pemilu berikutnya.
Baca Juga: Mahfud MD Sarankan Gibran Mundur, Dinilai Lebih Terhormat daripada Pemakzulan Pandangan itu disampaikan Mahfud dalam podcast Terus Terang di kanal YouTube Mahfud MD Official.
"Ini waktu yang tepat bagi Pak Prabowo karena kan 8 bulan lagi tahapan Pemilu sudah akan dimulai, dia mau nyalon lagi kan."
"Sudah akan dimulai tahapan awalnya (Pemilu) itu meskipun nanti pencalonannya masih tahun 2028, tapi konsolidasi politiknya dengan partai apa dan sebagainya itu kan sudah akan dimulai kan."
"Profil rangkingnya Pak Prabowo harus dinaikkan lagi oleh Pak Prabowo gitu ya," kata Mahfud.
Menurut Mahfud, polemik tersebut tidak hanya berkaitan dengan persoalan administrasi pencalonan Gibran, tetapi juga dapat menjadi kesempatan bagi Prabowo untuk menunjukkan komitmen terhadap pembenahan hukum dan penyelenggaraan pemilu.
Mahfud juga menilai Prabowo kemungkinan menikmati situasi ketika perhatian publik lebih banyak tertuju pada polemik ijazah Gibran dan mantan Presiden Joko Widodo.
Menurut dia, perdebatan mengenai Gibran membuat sejumlah persoalan lain yang sebelumnya mendapat sorotan publik menjadi kurang dibicarakan.
Mahfud mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kasus hukum yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah.
"Tapi terserah Pak Prabowo aja, karena kalau saya juga berpikir Pak Prabowo menikmati ini apa itu situasi ini situasi kegaduhan ini, ya biar aja sambil sambil apa namanya menikmati dia."