JAKARTA - Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencuat setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik persyaratan pendidikan Gibran. Sejumlah anggota DPR mulai menyoroti kemungkinan pembentukan panitia khusus (pansus) dan penggunaan hak angket, tetapi pengamat menilai pemakzulan sulit terwujud tanpa dukungan politik Presiden Prabowo Subianto.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga, menilai dukungan politik Prabowo akan menjadi salah satu faktor penting dalam dinamika tersebut. Prabowo juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.
Menurut Jamiluddin, putusan MK mengenai persyaratan pendidikan Gibran berpotensi menjadi pintu masuk bagi DPR untuk mengusulkan hak angket yang dapat berlanjut ke proses pemakzulan. Namun, proses tersebut tidak dapat dilakukan secara otomatis karena harus mengikuti mekanisme konstitusional.
Baca Juga: Cium Pasal Selundupan Syarat Ijazah Gibran: Ahmad Doli Sebut Ketentuan PKPU Tak Pernah Dibahas DPR Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mengungkapkan bahwa komunikasi antarpartai mulai berjalan menyusul wacana pembentukan pansus dan penggunaan hak angket.
Mardani mengatakan PKS belum membahas persoalan tersebut secara resmi. Meski demikian, ia menilai putusan MK perlu ditindaklanjuti.
"PKS belum membahasnya secara resmi, tetapi keputusan MK itu berani dan jujur. Fakta hukum ini perlu ditindaklanjuti," kata Mardani, Jumat (9/10/2026).
Wacana tersebut muncul setelah MK memutus perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan Gibran. Dalam putusannya, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena mereka tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara.
Dalam pertimbangan putusan sebagaimana dikutip dalam pemberitaan, MK juga menyoroti tidak ditemukannya dokumen kelulusan setara SMA yang dapat membuktikan Gibran telah lulus pendidikan menengah. Dokumen berupa certificate of attendance dan academic records yang disebut dalam perkara dinilai tidak membuktikan kelulusan tersebut.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Eka Widodo, sebelumnya mengusulkan pembentukan pansus untuk mengklarifikasi dokumen pendidikan Gibran sekaligus mengevaluasi proses verifikasi pencalonannya.
Menurut Eka, apabila hasil kerja pansus menemukan persoalan terkait persyaratan pendidikan tersebut, DPR dapat menindaklanjutinya melalui mekanisme konstitusional.
"Jika hasil kerja Pansus membuktikan ijazah tidak ada, DPR dapat merekomendasikan perkara ke MK, lalu diteruskan ke MPR untuk proses impeachment," ujarnya, Kamis (8/10/2026).
Sementara itu, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Deddy Sitorus, menilai DPR dapat mempertimbangkan penggunaan hak angket ataupun pembentukan pansus untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.