JAKARTA — Pengamat politik sekaligus akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, mengkritik frekuensi reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto sejak mulai menjabat pada Oktober 2024.
Menurut Ubedilah, Prabowo telah melakukan reshuffle kabinet sebanyak tujuh kali.
Perombakan terbaru dilakukan pada 2 Oktober 2026 dengan mengganti sejumlah posisi strategis, mulai dari menteri koordinator, menteri teknis, wakil menteri hingga Kapolri.
Baca Juga: Jejak Karier Letjen TNI Purn Ida Bagus Purwalaksana, Putra Sanur yang Kini Jadi Wantimpres Pada hari yang sama, Prabowo juga melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), termasuk pengamat politik Rocky Gerung.
Ubedilah menyampaikan kritik tersebut dalam diskusi PWJ bertajuk "Membedah Reshuffle Kabinet: Kepentingan Rakyat atau Elit?" di Jakarta Selatan, Sabtu, 3 Oktober 2026.
Ia menilai banyaknya reshuffle menunjukkan persoalan dalam proses pemilihan orang-orang yang dipercaya mengisi posisi pemerintahan.
"Reshuffle kemarin membuktikan pernyataan saya sebelumnya bahwa Rocky Gerung adalah antek-antek Prabowo. Kemudian, ini reshuffle terbanyak dibanding dua tahun era Jokowi. Ini baru dua tahun sudah tujuh kali. Jadi memang reshuffle yang berkali-kali itu sebetulnya menunjukkan bahwa presiden kurang atau tidak punya kapasitas untuk merekrut orang-orang terbaik dalam menangani persoalan. Jadi kapasitas mencari orang tepat untuk menjalankan Asta Cita itu gagal. Mengulang berulang kali. Sampai tujuh kali," ujar Ubedilah.
Ubedilah juga menilai langkah pemerintah merangkul berbagai kelompok politik menunjukkan adanya ketidakpastian dalam menjalankan agenda pemerintahan.
"Menggalang kelompok-kelompok yang masuk koalisi dengan berbagai orang itu sebetulnya menunjukkan Prabowo sedang mengalami insecurity.
Jadi, dia agak ragu melangkah untuk orang-orang yang banyak untuk masuk ke dalam barisan," katanya.
Menurut Ubedilah, persoalan reshuffle tidak hanya berkaitan dengan pergantian pejabat, tetapi juga menyangkut kemampuan pemerintah dalam menentukan orang yang dinilai tepat untuk menjalankan agenda pemerintahan.
Selain reshuffle, Ubedilah menyoroti persoalan kepercayaan publik terhadap pemerintahan.