JAKARTA – Perombakan Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada awal Oktober 2026 dinilai belum menunjukkan perubahan strategis dan substantif dalam komposisi pemerintahan.
Pengamat politik Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, mengatakan reshuffle yang disebut sebagai penataan strategis seharusnya diarahkan untuk mempercepat pencapaian visi dan misi Presiden.
Menurut Ray, perubahan kabinet yang substantif semestinya tidak hanya menyasar satu atau dua menteri.
Baca Juga: Reshuffle Kabinet Prabowo Sudah 7 Kali, Pengamat: Kapasitas Presiden Mencari Orang yang Tepat Gagal Perubahan tersebut, kata dia, dapat menyentuh sebagian besar komposisi kabinet apabila pemerintah ingin melakukan akselerasi.
"Kalau reshuffle strategis substantif itu ya memang reshuffle yang dibuat dalam rangka untuk mewujudkan visi-misi presiden yang lebih cepat, hemat waktu, dan juga akseleratif," kata Ray dalam diskusi PWJ bertajuk "Membedah Reshuffle Kabinet: Kepentingan Rakyat atau Elit?" di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (3/10/2026).
Ray menilai komposisi kabinet saat ini belum sepenuhnya mencerminkan kabinet ideal yang dibayangkan Prabowo.
"Kalau ditarik ke belakang, ini sebetulnya wajah kabinet yang dibayangkan ideal oleh Pak Prabowo atau tidak, gitu? Jawaban saya tidak," ujarnya.
Menurut Ray, salah satu persoalan dalam penataan kabinet adalah terbatasnya ruang Presiden dalam memilih menteri dari kalangan partai politik.
Dia mengatakan terdapat sejumlah posisi yang lebih terbuka untuk diisi figur nonpartai, seperti Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Kesehatan.
Sementara posisi lainnya, menurut Ray, banyak dipengaruhi konfigurasi politik pemerintahan.
"Nah, lainnya itu adalah orang yang diterima begitu saja oleh Pak Prabowo, karena enggak ada opsinya," kata Ray.
Ray kemudian mencontohkan posisi menteri yang ditempati pimpinan partai politik.