JAKARTA – Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan pengangkatan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menunjukkan pola politik yang tetap mengakomodasi sejumlah tokoh dari pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.
Prabowo melakukan sejumlah perubahan dalam struktur pemerintahan pada Kamis, 1 Oktober 2026.
Sehari kemudian, Jumat, 2 Oktober 2026, Prabowo melantik 26 anggota Wantimpres di Istana Negara, Jakarta.
Baca Juga: Pemko Medan Kembangkan Layanan Publik Berbasis AI, Warga Cukup Akses Lewat WhatsApp Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 107/P Tahun 2026.
Pratikno ditunjuk sebagai Ketua Wantimpres, sementara Muhammad Hatta Rajasa menjadi Wakil Ketua dan Muhammad Qodari sebagai Sekretaris.
Dalam analisisnya, Burhanuddin mengatakan karakter Prabowo membuatnya tidak mudah memutus hubungan dengan tokoh-tokoh yang pernah memiliki peran dalam perjalanan politiknya, termasuk mereka yang berasal dari pemerintahan Jokowi.
"Pak Prabowo kalau dilihat dari karakter pribadinya memang orang yang tahu berbalas budi. Dan karenanya berharap radical break seperti yang Pak Rocky Gerung sampaikan dengan memotong habis orang-orang Pak [Jokowi] itu suatu hal yang saya terlalu tidak masuk akal, kalau kita melihat karakter Pak Prabowo selama ini," ungkap Burhan, Jumat, 2 Oktober 2026.
"Lihat Saja itu orang-orang yang ikut sama Pak Prabowo itu 'kan orang-orang yang dari awal."
"Jadi beliau tidak punya karakter untuk membuang orang, apalagi orang yang punya jasa besar membuat Pak Prabowo menjadi presiden," terangnya.
Burhanuddin menyoroti sejumlah nama yang kini mendapat posisi dalam pemerintahan Prabowo.
Pratikno, misalnya, ditunjuk sebagai Ketua Wantimpres. Pratikno sebelumnya merupakan Menteri Sekretaris Negara pada pemerintahan Jokowi.
Selain itu, mantan hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman juga masuk dalam jajaran anggota Wantimpres.