JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) akan kembali menggelar sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Sidang lanjutan dijadwalkan berlangsung pada Rabu (30/9/2026) pukul 12.00 WIB. Agenda persidangan memasuki tahap pembuktian dari pihak pemohon.
Berdasarkan jadwal resmi MK, pembuktian pemohon akan dilakukan dengan mendengarkan keterangan ahli dan/atau saksi yang diajukan pemohon. Selain itu, persidangan juga diagendakan untuk mengesahkan alat bukti tambahan yang diserahkan pemohon.
Baca Juga: Gugatan Syarat Pendidikan Gibran di MK: Dari Dugaan "Pasal Penyelundupan" hingga Jawaban KPU Perkara tersebut diajukan Denny Indrayana bersama sejumlah pihak. Mereka mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. MK telah meregistrasi perkara tersebut dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
Dalam permohonannya, para pemohon mendalilkan syarat pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat wajib dipenuhi oleh calon presiden dan wakil presiden sejak proses pendaftaran dan penetapan pasangan calon.
Mereka juga meminta MK menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan, mendiskualifikasi pencalonannya, membatalkan keputusan KPU yang berkaitan dengan pencalonan tersebut, serta membatalkan pelantikan Gibran sebagai wakil presiden.
KPU Persoalkan Kewenangan MKDalam sidang pemeriksaan persidangan pada 23 September 2026, KPU sebagai termohon mempersoalkan kewenangan MK untuk memeriksa pokok permohonan tersebut.
KPU berpandangan persoalan yang diajukan pemohon lebih berkaitan dengan sengketa proses pemilu yang menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), bukan perselisihan hasil pemilu yang menjadi kewenangan MK.
KPU juga mempersoalkan kedudukan hukum para pemohon dan menyebut permohonan tersebut diajukan melewati batas waktu pengajuan PHPU Presiden dan Wakil Presiden.
Menurut KPU, hasil Pemilu 2024 telah ditetapkan pada 20 Maret 2024, sedangkan permohonan perkara tersebut baru didaftarkan pada 10 September 2026.
Di sisi lain, KPU menyatakan dokumen persyaratan pencalonan Prabowo Subianto-Gibran telah diterima dan diverifikasi pada 28 Oktober 2023. KPU juga menyatakan dokumen persyaratan pendidikan Gibran telah dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan dokumen yang diserahkan.
Hakim Pertanyakan Aturan PendidikanDalam persidangan sebelumnya, hakim konstitusi juga menggali penerapan aturan mengenai bukti pendidikan bagi calon yang menempuh pendidikan di luar negeri.