JAKARTA — Menteri Kehutanan sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni menanggapi gugatan yang mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam sengketa hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024.
Raja Juli menyebut gugatan tersebut sebagai bagian dari manuver politik.
Ia menilai dinamika politik semestinya berlangsung secara transparan dan mengedepankan politik yang beradab.
Baca Juga: Rupiah Dibuka Melemah ke Rp17.928 per Dolar AS, Ini Faktor yang Menekannya "Saya kira kita sekarang hidup di dunia modern yang serba transparan ya, dan politik yang beradab perlu dikedepankan. Jadi saya kira ini adalah manuver-manuver politik yang tidak beradab ya," kata Raja Juli, Jumat, 25 September 2026.
Raja Juli juga menyinggung kondisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang saat ini, menurut dia, tengah berfokus menangani sejumlah persoalan, termasuk bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.
"Saat sekarang ini kita sedang mengalami karhutla, Pak Presiden sekarang sedang sibuk menata bangsa ini, masa masih diurus hal-hal yang remeh-temeh ya," ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Raja Juli turut mengaitkan polemik syarat pendidikan Gibran dengan persoalan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang sebelumnya juga menjadi sorotan publik.
Ia berseloroh bahwa persoalan serupa dapat berlanjut kepada anggota keluarga Jokowi lainnya.
"Dulu ijazah Pak Jokowi, hari ini Mas Gibran, mungkin besok Mas Kaesang, mungkin lusa ijazah Jan Ethes gitu ya," ungkapnya.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) kembali memeriksa sengketa hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 melalui perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
Salah satu hal yang dipersoalkan dalam permohonan tersebut adalah pemenuhan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka.
Sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda penyampaian permohonan berlangsung di MK, Jakarta, pada Senin, 21 September 2026 malam.