JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto membuka peluang melakukan perombakan atau reshuffle kabinet menjelang dua tahun pemerintahannya.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengingatkan agar evaluasi kabinet juga memperhatikan aspek integritas dan pencegahan korupsi.
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada (BP3) DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan Presiden Prabowo perlu memilih pembantu yang dapat menjalankan pemerintahan sekaligus menjaga integritas.
Baca Juga: Ekspor Beras Indonesia ke Malaysia dan Pertanyaan dari Tiga Supermarket "Mendoakan Presiden bisa bijak mencari pembantu. Jangan ada lagi pembantu yang kena kasus korupsi. Pengawasan dan kepemimpinan mesti tegas dan bisa mencegah korupsi," kata Mardani Ali Sera, Minggu (20/9/2026).
Menurut Mardani, evaluasi terhadap anggota kabinet perlu menggunakan ukuran atau parameter yang jelas.
Ia juga menyebut pandangan masyarakat sebagai salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam proses evaluasi.
"Mesti jelas parameternya. Benar hak prerogatif tapi common sense dan opini publik juga utama," ujar dia.
Wacana reshuffle muncul setelah Prabowo membicarakan evaluasi kabinet dalam program Prabowo Menjawab, Rabu (16/9/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengatakan evaluasi terhadap jajaran pemerintah dilakukan secara terus-menerus.
Ia juga menyebut waktu dua tahun cukup bagi anggota kabinet untuk menunjukkan kemampuan dan kinerjanya.
"Atau Bapak merasa bahwa, 'Wah, 2 tahun ini sudah waktunya saya melakukan evaluasi besar-besaran dan merombak kabinet saya'. Artinya, akan ada reshuffle besar-besaran, Pak? Yang mungkin Bapak pertimbangkan gitu ya," tanya Wakil Pemimpin Redaksi Metro TV Rivana Pratiwi.
"Jadi begini, kalau saya evaluasinya terus-menerus dan sampai sekarang secara objektif, ya saya harus mengatakan bahwa tim saya bekerja oke. Tetapi saya katakan juga kepada tim, ingat ya ibarat kita kesebelasan sepak bola ada pemain inti, ada striker, ada cadangan. Jadi saya fokus dulu karena Indonesia ini begitu rumit masalahnya, kita harus fokus pada hal yang mendasar," jawab Prabowo.