JAKARTA - Langkah PDI Perjuangan (PDIP) memecat kader DPC PDIP Surabaya Achmad Hidayat setelah menemui Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dinilai sebagai peringatan keras bagi seluruh jajaran partai. Pengamat menilai keputusan tersebut menunjukkan ketegasan PDIP dalam menjaga disiplin organisasi.
Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Jayadi Hanan mengatakan sanksi terhadap Achmad menjadi sinyal bagi kader lain agar tidak mengambil langkah politik yang dinilai bertentangan dengan garis partai, terutama terkait Jokowi.
"Jadi ini semacam sinyal keras dari PDI-P kepada kader-kadernya yang lain bahkan yang berada di bawah sekalipun untuk tidak mencoba-coba atau bermain-main dengan isu terutama terkait dengan Jokowi," kata Jayadi, Selasa (15/9/2026).
Baca Juga: Legislator PDIP: Banyak Koruptor Tidak Takut Dipenjara Menurut Jayadi, keputusan tersebut menjadi perhatian karena Achmad bukan pengurus tingkat nasional maupun tokoh dengan profil politik tinggi. Hal itu dinilai menunjukkan bahwa isu yang berkaitan dengan Jokowi masih dianggap serius di internal PDIP.
"Di sisi lain itu juga berarti bahwa tampaknya PDI-P melihat memang isu yang terkait dengan Jokowi itu masih merupakan isu yang serius bagi PDI-P. Kalau ini isu bukan serius kan enggak akan terlalu ditanggapi oleh PDI-P," ujarnya.
Jayadi juga menilai ketegasan PDIP tidak terlepas dari pengaruh politik Jokowi yang menurutnya masih cukup kuat di kalangan pemilih. Sebagian masyarakat, kata dia, masih mengasosiasikan Jokowi dengan PDIP selain dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
"Kalau kita tanya ke publik, partai mana yang identik dengan Jokowi? Masih banyak masyarakat atau pemilih yang menganggap Jokowi itu selain terafiliasi dengan PSI, juga masih banyak yang mengasosiasikannya dengan PDI-P," tutur Jayadi.
Achmad Hidayat diketahui resmi dipecat dari keanggotaan PDIP per 4 September 2026. Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan DPP PDIP Nomor 105/KPTS/DPP/2026.
Dalam keputusan tersebut, DPP PDIP menyatakan Achmad melakukan sejumlah pelanggaran terhadap Kode Etik dan Disiplin Anggota Partai. DPP juga menilai kunjungan Achmad ke kediaman Jokowi dan pernyataannya mengenai rehabilitasi status keanggotaan Jokowi sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan kewenangannya sebagai kader.
Namun, Ketua DPP PDIP Said Abdullah membantah bahwa Achmad dipecat semata-mata karena bertemu Jokowi. Menurut Said, terdapat sejumlah pelanggaran lain yang menjadi dasar keputusan pemecatan.
"Ada anggota dari PDI-P namanya Achmad Hidayat. Dia menyatakan bahwa menurut dia, dia dipecat karena sowan ke Pak Jokowi. Yang terjadi sesungguhnya, terlalu banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Achmad Hidayat yang tidak kami sampaikan ke publik," kata Said.
Pemecatan Achmad pun menjadi sorotan di tengah dinamika hubungan PDIP dan Jokowi yang masih menjadi perhatian politik nasional. Pernyataan pengamat maupun partai terkait alasan pemecatan tersebut merupakan pandangan masing-masing pihak.* (k/dh)