JAKARTA - Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua mengkritik pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dia meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap mekanisme pelaksanaan program tersebut.
Abdullah menilai pelaksanaan MBG di sejumlah daerah telah menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari kasus dugaan keracunan yang dialami siswa hingga dugaan masalah dalam pengelolaan vendor dan anggaran.
Pernyataan tersebut disampaikan Abdullah dalam kanal YouTube Dialog Topik Rasil, dikutip Sabtu (12/9/2026).
Baca Juga: Sempat Suapi Langsung dan Beri Semangat, Bobby Nasution Berangkatkan Korban Keracunan MBG Karo ke RSCM Jakarta Menurut Abdullah, pelaksanaan MBG seharusnya tidak diterapkan dengan pola yang sama di seluruh wilayah Indonesia. Dia menilai karakteristik pangan dan kondisi masyarakat di daerah perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan skema bantuan.
"Daerah-daerah seperti Papua, Maluku, atau wilayah 3T (terdepan, terluar, termiskin) memiliki karakteristik dan pola konsumsi pangan lokal yang berbeda. Mengapa tidak menggunakan skema bantuan sosial melalui Kementerian Sosial yang sudah memiliki data akurat?" kata Abdullah.
Dia juga menyoroti penggunaan anggaran pendidikan untuk mendukung program MBG. Menurut Abdullah, kebijakan tersebut perlu dievaluasi ketika masih terdapat ketimpangan kondisi tenaga pendidik, khususnya guru honorer yang bertugas di wilayah pedalaman.
Abdullah kemudian mengusulkan perubahan mekanisme penyaluran MBG. Salah satunya dengan menyesuaikan menu makanan berdasarkan potensi pangan lokal di setiap daerah.
Dia mencontohkan wilayah Indonesia Timur yang memiliki sumber pangan lokal seperti sagu dan keladi. Menurutnya, bahan pangan tersebut dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan program sehingga bantuan lebih sesuai dengan karakteristik daerah.
Selain itu, Abdullah mengusulkan agar penyaluran bantuan dilakukan dengan memanfaatkan data penerima bantuan sosial yang dimiliki Kementerian Sosial. Skema tersebut dinilai dapat membuat bantuan lebih tepat sasaran kepada keluarga yang membutuhkan.
Abdullah juga meminta pemerintah memberikan perhatian lebih besar kepada wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) yang dinilai membutuhkan intervensi gizi.
Kritik Abdullah tidak hanya ditujukan terhadap pelaksanaan MBG. Dia juga menyoroti penanganan kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan kuota haji yang menyeret sejumlah pejabat dan pihak lainnya.
Abdullah mengibaratkan persoalan tersebut seperti "gurita" yang sulit diurai apabila akar masalahnya tidak ditangani. Dia menilai mahalnya biaya politik dalam pemilu dan pilkada menjadi salah satu faktor yang berpotensi mendorong pejabat mencari sumber pendanaan tidak wajar ketika menduduki jabatan.