JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai melontarkan kritik terbuka terhadap Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait polemik definisi Orang Asli Papua (OAP). Pigai menilai pernyataan Kemendagri yang menyebut isu perubahan definisi OAP sebagai kabar bohong tidak sesuai dengan dokumen yang dimilikinya.
Polemik tersebut mencuat setelah Pigai menanggapi pernyataan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengenai isu perumusan dan perubahan definisi OAP.
Melalui akun X miliknya, Pigai mengunggah video singkat sekaligus menunjukkan dokumen undangan resmi dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kemendagri yang menurutnya menjadi bukti adanya pembahasan terkait persoalan tersebut.
Baca Juga: "Wilayah Saya Adalah Milik Saya", Pengamat Sebut Kades Bisa Jadi Raja Kecil jika Masa Jabatan Tak Dibatasi "Kemendagri menuduh saya HOAX padahal dengan baca undangan ini mereka yang justru HOAX. Kasihan pejabat kita di negara ini. Saya sarankan perbaiki kualitas diri sebagai orang yang kredibel, orang yang jujur dan bersih dan kompeten agar dihormati rakyat Indonesia," tulis Pigai dalam unggahannya, Sabtu (12/9/2026).
Pigai juga menyinggung pengalaman yang disebutnya telah menangani ribuan kasus HAM sebagai dasar untuk mempertahankan pernyataannya mengenai persoalan OAP.
"Pengalaman saya sudah tangani minimal 15 ribu kasus HAM di Indonesia, belum pernah ada yang terbantahkan dan saya komentar ke publik ribuan nyaris tidak pernah ada masalah. Semuanya selalu terukur dan hampir tidak terbantahkan. Ini pengalaman dan jam terbang," ujarnya.
Dia kemudian menegaskan bahwa keaslian suatu data maupun identitas, menurutnya, harus diuji menggunakan metode ilmiah dan bukan semata-mata melalui tafsir politik.
"Ingat juga seluruh dunia 'asli atau palsu hanya ditentukan oleh alat uji sains yakni laboratorium hasil test DNA (bukan definisi)'... Tidak bisa dengan tafsir dan definisi politik," kata Pigai.
Pernyataan tersebut kemudian memicu respons dari warganet. Sejumlah pengguna media sosial menyoroti keputusan Pigai membawa perdebatan antarkementerian ke ruang publik.
Salah satu pengguna X menilai Pigai seharusnya menggunakan mekanisme internal pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tersebut. "Anda itu menteri. Anda saat ini pejabat publik bukan lagi gelandangan politik. Anda seharusnya bisa menggunakan perangkat kementerian Anda untuk menyelesaikan masalah ini," tulisnya.
Komentar lain juga mempertanyakan mengapa perbedaan pandangan antarsesama pejabat pemerintah justru diperdebatkan melalui media sosial. "Aneh, sesama pejabat kok saling bantah di medsos, ya diselesaikan dengan rapat koordinasi," tulis pengguna lainnya.
Ada pula warganet yang mengkritik Pigai karena dinilai terlalu menonjolkan pengalaman pribadinya dalam menjelaskan persoalan tersebut.