JAKARTA - Anas Urbaningrum menilai perdebatan mengenai pernyataan Budi Arie di hadapan Presiden Joko Widodo soal kemungkinan perubahan sebelum 2029 bukan hal yang paling penting. Menurut Anas, perhatian justru perlu diarahkan pada upaya memperbaiki kinerja pemerintah dan menjaga agar situasi politik tetap stabil.
Pendapat tersebut disampaikan Anas melalui siaran pers yang diterima awak media pada Rabu (26/8/2026) sore.
Anas menyebut polemik mengenai pernyataan Budi Arie berisiko hanya menjadi perdebatan klise dan saling tuding tanpa menghasilkan langkah konkret.
Baca Juga: 'Insting Saya' Bikin Geger, Budi Arie Klarifikasi Video Viral Percepatan Pemilu Bukan Sikap Jokowi maupun Projo "Pertengkaran terkait omongan Budi Arie (eks Menteri Komdigi RI) di depan Jokowi soal perubahan sebelum 2029 ini bukanlah hal yang penting. Karena hanya akan menjadi perdebatan klise dan baku pertuduhan," kata Anas.
Menurut mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat tersebut, persoalan yang lebih mendesak adalah bagaimana melakukan "modifikasi cuaca politik" melalui perbaikan kinerja pemerintah.
Anas mengatakan pemerintah perlu serius meningkatkan prestasi dan hasil kebijakan. Menurutnya, kebijakan yang sudah baik harus dijalankan dengan implementasi yang tepat, sementara kebijakan yang mendapat kritik perlu dievaluasi dan dikoreksi.
"Dongkrak hasilnya sampai titik paling optimal. Terhadap kebijakan yang dikritik dilakukan evaluasi dan koreksi. Berani koreksi adalah baik dan benar. Termasuk jika konteksnya adalah koreksi pada level implementasi," ujarnya.
Selain memperbaiki kinerja, Anas menilai komunikasi pemerintah juga perlu dibenahi. Kebijakan yang dinilai baik harus mampu disampaikan kepada publik dengan cara yang tepat, sedangkan kritik terhadap kebijakan perlu dijawab melalui penjelasan yang terbuka dan elegan.
"Selanjutnya, perbaikan komunikasi pemerintah. Kebijakan yang baik harus dikomunikasikan dengan indah. Kebijakan yang dikritik musti ditanggapi dan dijelaskan secara elegan," tutur Anas.
Ia juga menilai pemerintah perlu menekan berbagai persoalan komunikasi yang dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Menurut Anas, Presiden juga perlu memperkuat fungsi pemeriksaan terhadap laporan dan informasi yang datang dari seluruh jajaran pemerintahan. Hal tersebut dinilai penting untuk menghindari laporan yang hanya menyampaikan kondisi positif tanpa menggambarkan situasi sebenarnya.
"Para pembantu Presiden di bidang periksa dan telaah musti bekerja lebih keras dan berani menyampaikan secara obyektif, berbasis data otentik. Presiden perlu informasi yang obyektif untuk ambil langkah dan kebijakan yang tepat, bukan yang kosmetik," katanya.