BANDA ACEH - Pengamat Intelijen dan Keamanan Aceh Syafruddin alias Cek Din meminta aparat meningkatkan kewaspadaan menjelang Desember 2026. Ia menilai sejumlah momentum historis pada bulan tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk mengangkat kembali narasi politik yang dapat memicu kerawanan keamanan.
Syafruddin mengatakan peringatan Hari Damai Aceh (HDA) ke-21 pada 15 Agustus 2026 telah berlalu. Namun, menurutnya, munculnya aksi pengibaran bendera daerah yang disertai narasi kemerdekaan dan referendum menjadi catatan bagi aparat keamanan.
"Deteksi dini menjadi penting untuk membaca potensi kerawanan sebelum berkembang menjadi aksi terbuka," kata Syafruddin kepada wartawan di Banda Aceh, Selasa (25/8/2026).
Baca Juga: Lebih Rumit dari KUHAP, DPR Kebut RUU Perampasan Aset lewat RDPU 2-3 Kali Seminggu Menurut Syafruddin, kemampuan intelijen di Aceh dalam melakukan deteksi dini dan pemetaan situasi turut membantu menjaga kondisi keamanan. Ia menilai langkah tersebut penting agar kegiatan masyarakat yang berlangsung damai tidak berkembang menjadi aksi yang lebih luas.
Syafruddin juga menyoroti adanya aktivitas bernuansa politik di Papua pada momentum yang berdekatan dengan peringatan di Aceh. Menurut dia, kesamaan momentum dan narasi tersebut perlu dicermati dari sisi keamanan dan dinamika politik.
"Di Aceh, aksi berlangsung bertepatan dengan peringatan Hari Damai Aceh ke-21. Sementara di Papua, momentum yang digunakan berkaitan dengan peringatan New York Agreement. Kesamaan momentum tersebut perlu dicermati dari perspektif dinamika keamanan dan politik," ujarnya.
Ia turut menyoroti penggunaan kawasan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh sebagai lokasi penyampaian agenda politik. Menurutnya, kawasan tersebut memiliki nilai simbolik yang kuat bagi masyarakat Aceh.
"Masjid Raya Baiturrahman sebagai ikon masyarakat Aceh seharusnya menjadi simbol kedamaian Aceh. Jangan sampai ruang yang memiliki nilai sakral justru menjadi panggung untuk agenda politik dan ternodai kesuciannya sehingga dapat memicu keresahan di tengah masyarakat," katanya.
Syafruddin mengatakan pemetaan potensi massa, identifikasi aktor dan jaringan serta kanalisasi perlu terus dilakukan. Upaya tersebut dinilai dapat membedakan kegiatan masyarakat yang berlangsung secara damai dengan aktivitas yang berpotensi menjadi ruang konsolidasi agenda politik.
"Kegiatan masyarakat yang awalnya berlangsung damai dapat dimanfaatkan pihak tertentu untuk menyisipkan agenda politik dan narasi kemerdekaan atau referendum. Dampak dan arah kegiatan tersebut tidak selalu terlihat atau terbaca oleh masyarakat umum," ujarnya.
Terkait dugaan adanya komunikasi antara jaringan Aceh Sumatra National Liberation Front (ASNLF) dan West Papua Liberation Organization (WPLO), Syafruddin menyebut isu tersebut masih membutuhkan pendalaman dan verifikasi.
"Kesamaan momentum dan narasi memang perlu dicermati. Ada indikasi koordinasi langsung, tetapi pihak intelijen masih melakukan pendalaman dan verifikasi berdasarkan data serta fakta," katanya.